Kebijakan Irigasi dalam Politik Etis di Masa Hindia Belanda

Ilustrasi Kebijakan Irigasi dalam Politik Etis. Sumber: Unsplash.com/Sies Kranen

Kebijakan irigasi dalam politik etis adalah upaya membangun dan memperbaiki pengairan untuk pertanian. Selain kebijakan irigasi, politik etis yang terjadi pada masa Hindia Belanda juga memiliki dua kebijakan lain, yakni emigrasi dan edukasi.

Kebijakan emigrasi meliputi program transmigrasi dan edukasi meliputi perluasan pendidikan. Keberadaan tiga kebijakan tersebut (irigasi, emigasi, dan edukasi) membuat politik yang dikemukakan oleh Van Deventer disebut sebagai Trias Van Deventer.

Selintas tentang Politik Etis

Ilustrasi Kebijakan Irigasi dalam Politik Etis. Sumber: Unsplash.com/Daniel Herron

Pada masa penjajahan Belanda, ada banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah adanya politik etis.

Mengutip dari buku Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati karya Hoesein (2010: 14), C. Th. Van Deventer menerbitkan sebuah tulisan dalam majalah Belanda de Gids. Tulisan tersebut berjudul “Een Eereschuld” yang artinya adalah “Suatu Utang Kehormatan”.

Van Deventer menyebutkan bahwa negeri Belanda memiliki utang kepada bangsa Indonesia atas kekayaan yang diperas oleh negerinya. Utang tersebut harus dibayarkan kembali melalui pemberian prioritas utama pada kepentingan rakyat pribumi.

Mengutip dari buku yang sama, Hoesein (2010: 14) buah pikir tersebut kemudian berkembang dan dikenal sebagai ethische politiek (politik etis). Oleh karena itu, tidak heran jika politik etis kerap disebut sebagai politik balas budi.

Kebijakan Irigasi dalam Politik Etis

Ilustrasi Kebijakan Irigasi dalam Politik Etis. Sumber: Unsplash.com/Daniel Herron

Buah pemikiran Van Deventer yang berkembang menjadi politik etis kemudian menghasilkan adanya tiga kebijakan. Salah satu contoh adalah kebijakan irigasi dalam politik etis.

Mengutip dari buku Sejarah Pergerakan Nasional karya Muttaqin (2015: 62), kebijakan politik etis meliputi:

Keberadaaan tiga tersebut, membuat politik balas budi yang dikemukakan oleh Van Deventer dikenal sebagai program Trias Van Deventer. Adapun tokoh yang mengesahkan politik etis secara resmi adalah Ratu Wilhelmina.

Berdasarkan ulasan di atas, diketahui bahwa kebijakan irigasi dalam politik etis memiliki kaitan dengan bidang pengairan untuk keperluan pertanian. Selain irigasi, politik etis juga memiliki dua kebijakan lain yang meliputi emigrasi dan edukasi. (AA)