Kebijakan Penting pada Era Reformasi Indonesia secara Lengkap
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarEra reformasi dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan politik yang terbuka dan liberal, serta beberapa kebijakan-kebijakan penting. Kebijakan penting pada Era Reformasi Indonesia salah satunya yaitu kebijakan ekonomi.
Selain itu, pada Era Reformasi ada juga otonomi daerah yang mana wewenang diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bahkan peran pemerintah pusat juga dibatasi dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, makroekonomi, peradilan dan agama.
Kebijakan Penting pada Era Reformasi Indonesia
Era reformasi merupakan periode sejarah Indonesia yang dimulai pada 1998, ketika Presiden Soeharto Mengundurkan Diri setelah 32 tahun berkuasa. Dikutip dari buku Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi karya Aisah Putri Budiatri, Lili Romli, dan Syamsuddin Haris, berikut beberapa kebijakan penting Era Reformasi Indonesia:
1. Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi diwarnai dengan upaya mengatasi dampak krisis moneter Asia 1997-1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada era reformasi Indonesia adalah:
Melaksanakan program-program bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Melakukan restrukturisasi perbankan nasional.
Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
Mendorong perkembangan sektor rill, seperti perdagangan, industri, pariwisata, dan pertanian.
2. Kebijakan Politik dan Hukum
Selanjutnya ada kebijakan politik dan hukum, contohnya mulai dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang lebih bebas, adil, dan jujur. Selain itu, ada juga beberapa kebijakan politik dan hukum lainnya seperti:
Mencabut pembredelan pers.
Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.
Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002.
Mengatasi masalah dwifungsi ABRI.
3. Kebijakan Sosial dan Budaya
Terakhir ada kebijakan sosial dan budaya, ini mencerminkan semangat untuk menghormati keragaman dan hak-hak masyarakat. Beberapa kebijakan yang berlaku antara lain:
Melaksanakan otonomi daerah dengan lebih baik.
Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI).
Mendorong pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM).
Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN sesuai amandemen UUD 1945.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ada tiga kebijakan penting pada Era Reformasi Indonesia yang memberikan banyak perubahan di pemerintahan. Apalagi ekonomi Indonesia yang sempat merosot sebelum era reformasi. (DSI)