Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru yang Perlu Ditelusuri

Ilustrasi kebijakan politik pada masa orde baru. Sumber: August de Richelieu/pexels.com

Orde Baru adalah suatu masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 atau di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah memperbarui kabinet Dwikora.

Rissam dalam Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dalam Pergolakan Politik Indonesia (1965-1970) menyebutkan bahwa kabinet Dwikora awalnya dibentuk pada 1964.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar kebijakan politik pada masa Orde Baru, simak selengkapnya di artikel berikut ini.

Kebijakan Politik pada Masa Orde Baru

Ilustrasi kebijakan politik pada masa orde baru. Sumber: Element5 Digital/pexels.com

Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai pada 11 Maret 1966 sampai 20 Mei 1998. Pada masa ini, penyelenggaraan pemerintahan menggunakan dasar Pancasila serta UUD 1945.

Adapun beberapa bentuk kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah:

1. Memperbarui Kabinet Dwikora

Salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah memperbarui kabinet Dwikora. Kebijakan ini diterapkan pada awal pemerintahan Orde Baru. Adapun aturan mengenai pembaruan kabinet Dwikora diatur dalam Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966.

2. Menyederhanakan Partai Politik

Kebijakan politik pada masa Orde Baru selanjutnya adalah menyederhanakan partai politik. Di masa ini, partai politik terbagi menjadi dua partai besar serta partai Golkar.

Partai besar yang dimaksud adalah:

3. Pelaksanaan Pemilu 1971

Kebijakan politik pada masa Orde Baru berikutnya adalah diselenggarakannya pemilu pada 1971. Pada masa Orde Baru, pemilu telah diatur dalam SI MPR 1967.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada 1971. Pada pelaksanaan pemilu ini, partai Golkar memenangkan pemilu pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

4. Dwifungsi ABRI

Kebijakan politik pada masa Orde Baru yang terakhir adalah mengenai dwifungsi ABRI. Dalam hal ini, ABRI berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Selain itu, ABRI juga turut menjadi wakil dalam MPR yang disebut dengan Fraksi ABRI. Hal ini membuat kedudukan ABRI sangat dominan.

Demikian sederet informasi mengenai kebijakan politik pada masa Orde Baru. [ENF]