Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.1
Konten dari Pengguna
Kehidupan Politik Kerajaan Palembang beserta Sejarahnya
3 Januari 2024 20:11 WIB
·
waktu baca 2 menitTulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Kerajaan Palembang Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mempunyai kondisi politik yang unik. Kehidupan politik Kerajaan Palembang menggunakan sistem Iliran dan Uluan.
ADVERTISEMENT
Sepriady dalam Jejak Kesultanan Palembang Darussalam di Kabupaten Banyuasin menyebutkan bahwa sistem Iliran dan Uluan ini diterapkan berdasarkan konsep marga daerah.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut berkaitan dengan kehidupan politik Kerajaan Palembang, simak selengkapnya di artikel ini.
Sejarah Kerajaan Palembang
Berdirinya Kerajaan Palembang Darussalam dilatarbelakangi oleh penaklukan Kerajaan Sriwijaya oleh Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1375 Masehi.
Sayangnya, pasca berhasil menaklukkan wilayah tersebut, Kerajaan Majapahit tidak mampu mengontrol wilayah Sriwijaya akibat dominasi saudagar Tiongkok yang kala itu dikenal dengan nama Palembang. Maka dari itu, wilayah tersebut dinamakan Palembang.
Kerajaan Palembang Darussalam dikenal dengan lokasinya yang cukup strategis, sehingga kondisi perekonomiannya juga cukup baik. Adapun pendiri sekaligus pemimpin Kerajaan Palembang adalah Sri Susuhan Abdurrahman yang memimpin pada 1659 hingga 1706.
ADVERTISEMENT
Kehidupan Politik Kerajaan Palembang
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Kerajaan Palembang adalah kerajaan Islam yang berada di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berdiri di tahun 1659.
Adapun kehidupan politik Kerajaan Palembang menerapkan sistem monarki. Selain itu, Kerajaan Palembang memiliki penerapan sistem politik yang unik.
Jadi, pelaksanaan pemerintahan Kerajaan Palembang tidak berdasarkan Undang-Undang tertulis, melainkan mengikuti adat istiadat di setiap wilayah kekuasaannya.
Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Palembang terbagi menjadi dua jenis, antara lain:
Dalam pelaksanaan pemerintahan Kerajaan Palembang, Sultan termasuk pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk menerapkan berbagai kebijakannya, seorang Sultan akan dibantu oleh beberapa pegawainya, seperti patih, adipati, penghulu, hingga syahbandar.
ADVERTISEMENT
Hal ini membantu jalannya pemerintahan agar lebih stabil. Adapun bukti kestabilan pemerintahan Kerajaan Palembang adalah adanya ketentraman serta keamanan penduduk.
Itulah penjelasan lengkap seputar kehidupan politik Kerajaan Palembang yang perlu diketahui. [ENF]