Kelemahan Terbesar Pelaksanaan Sistem Pancasila pada Masa Orde Baru
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOrde baru merupakan masa pemerintahan di Indonesia yang terjadi mulai tahun 1966 dan runtuh pada tahun 1998. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem Pancasila dalam pemerintahan pada masa orde baru adalah praktik KKN.
KKN dalam konteks runtuhnya masa pemerintahan orde baru adalah akronim dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila yang seharusnya mengutamakan musyawarah serta keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Kelemahan Terbesar Pelaksanaan Sistem Pancasila dalam Pemerintahan pada Masa Orde Baru, Apa Faktornya?
Indonesia pernah mengalami beberapa masa pemerintahan. Salah satu di antaranya adalah masa orde baru yang berlangsung sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998.
Pemerintahan yang berlangsung selama 32 tahun itu mengalami keruntuhan karena krisis dari berbagai dimensi (multidimensional). Krisis tersebut mencakup masalah ekonomi, moneter, politik, kepemimpinan, peran militer, dan peran masyarakat.
Selain itu, krisis pada masa orde baru juga mencakup pelaksanaan sistem Pancasila. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem Pancasila dalam pemerintahan pada masa orde baru adalah faktor KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk sila keempat dan sila kelima. Berikut adalah nilai sila keempat dan kelima dalam Pancasila:
1. Nilai Sila Keempat
Nilai yang terkandung dalam sila keempat berdasarkan pada sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Nilai tersebut memuat makna filosofis bahwa hakikat negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Mengutip dari buku Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VIII karya Mochlisin (2007: 13), hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sekelompok manusia itu kemudian bersatu untuk mewujudkan tujuan bersama.
2. Nilai Sila Kelima
Mochlisin (2007: 13) menjelaskan bahwa sila kelima mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Oleh karena itu, nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama.
Penyebab KKN tidak Selaras dengan Pancasila
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada masa pemerintahan orde baru tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia selalu mengedepankan persatuan, kesatuan, musyawarah, keadilan, serta kepentingan bersama.
Praktik KKN tidak selaras dengan Pancasila karena tidak mencerminkan hal tersebut. Mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX karya Sukmayani, dkk. (2008: 241), berikut penjelasan mengenai KKN pada masa orde baru:
1. Korupsi
Korupsi dilakukan oleh para pejabat negara telah menguras sumber ekonomi negara. Praktik tersebut membuat uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat menjadi tidak sampai pada sasarannya.
2. Kolusi
Kolusi antara elit politik orde baru dan para pengusaha (konglomerat) hanya menguntungkan dua pihak tersebut. Pada sisi lain, rakyat hanya menerima akibat buruk dari praktik kolusi.
3. Nepotisme
Nepotisme adalah praktik penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga, kenalan, atau golongannya untuk memperoleh jabatan. Selain itu, nepotisme juga hanya mementingkan golongannya pada kesempatan dalam dunia usaha.
Jadi, jelas bahwa kelemahan terbesar pelaksanaan sistem Pancasila dalam pemerintahan pada masa orde baru adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga praktik tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (AA)