Konsep Dwifungsi ABRI pada Masa Orde Baru

ilustrasi ABRI (Unsplash)

Konsep Dwifungsi ABRI, merupakan sebuah aspek kunci dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini menjadi landasan bagi peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Mengenal ABRI

ilustrasi ABRI (Unsplash)

ABRI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, adalah institusi militer yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

ABRI lahir pada awal pemerintahan orde baru yang merupakan upaya dari penyatuan berbagai angkatan bersenjata dalam satu komando agar lebih efektif dan efisisen dalam menjalankan tugasnya.

Konsep Dwifungsi ABRI pada Masa Pemerintahan Soeharto

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep Dwifungsi ABRI menjadi salah satu pijakan utama dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.

Berikut ini adalah berbagai aspek penting dari lahirnya konsep Dwifungsi ABRI:

1. Mengenal Konsep Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI berarti bahwa ABRI memiliki dua peran utama, yakni sebagai kekuatan militer Indonesia dan sebagai pihak yang memegang kekuasaan serta mengatur jalannya negara.

2. Sejarah Dwi Fungsi ABRI

Kebijakan Dwifungsi ABRI sejatinya telah dijalankan sejak awal masa Orde Baru, namun baru mendapatkan legalitas resmi dari Soeharto pada tahun 1982 melalui pengesahan Undang-Undang nomor 20 tahun 1982.

Hal ini menandai pengakuan formal terhadap peran ganda ABRI dalam pembangunan nasional dan pengaturan tata kelola negara.

3. Pencetus Dwifungsi ABRI

Mengutip situs lib.litbang.kemendagri.go.id, konsep Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru berasal dari ide A.H. Nasution yang dikenal sebagai konsep "jalan tengah".

Konsep ini merujuk pada gagasan bahwa militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara, tetapi juga terlibat aktif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

4. Penerapan Dwifungsi ABRI

Dengan implementasi kebijakan Dwifungsi ABRI, ABRI berhasil memegang kendali terhadap lembaga eksekutif dan legislatif pada masa Orde Baru.

Sejak tahun 1970-an, banyak perwira aktif ABRI yang diangkat sebagai anggota DPR, MPR, dan DPD tingkat provinsi.

Di samping itu, personel ABRI juga menduduki posisi strategis dalam mengendalikan arah politik dari partai politik Golkar.

5. Akhir dari Konsep Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI secara perlahan memudar seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Proses penghapusan Dwifungsi ABRI dilakukan selama masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui reformasi TNI.

Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, pemimpin-pemimpinnya mencapai kesepakatan untuk menghapus konsep Dwifungsi ABRI, yang kemudian secara bertahap diberlakukan sepanjang Pemilu 2004.

Konsep Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru mencerminkan kompleksitas peran militer dalam tatanan politik dan pembangunan.

Meskipun memberikan kontribusi pada stabilitas dan pembangunan, namun pergeseran dinamika politik pasca-reformasi mengakibatkan perubahan signifikan dalam peran ABRI. (AZZ)