Langkah Politik Soeharto di Masa Orde Baru dalam Politik Luar Negeri

Ilustrasi langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri. Sumber: August de Richelieu/pexels.com

Pada masa Orde Baru, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah mendaftarkan Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

Amanwinata dalam Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB, Khususnya Indonesia, menyebutkan jika Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada 29 September 1950, tetapi akhirnya keluar pada 1965.

Untuk mengetahui lebih lanjut seputar langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri, baca artikel ini sampai selesai.

Langkah Politik Soeharto di Masa Orde Baru dalam Politik Luar Negeri

Ilustrasi langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri. Sumber: August de Richelieu/pexels.com

Presiden Soeharto mulai memimpin Indonesia sejak tahun 1966-1998. Masa ini juga disebut dengan era Orde Baru. Selama masa waktu tersebut, Presiden Soeharto berusaha untuk memperbaiki beberapa kebijakan, termasuk di bidang politik luar negeri.

Adapun langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah mengembalikan Indonesia untuk menjadi anggota PBB lagi.

Pasalnya, Indonesia pernah keluar sebagai anggota PBB di akhir Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1965. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah beberapa kebijakan politik luar negeri di masa Orde Baru.

1. Kembali Mendaftarkan Indonesia di PBB

Pada penghujung tahun 1964, tepat di tanggal 31 Desember, Indonesia memutuskan untuk hengkang dari keanggotaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini akibat adanya rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia yang ditentang oleh Presiden Soekarno.

Akibat rasa kecewa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengumumkan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB di tanggal 1 Januari 1965. Hal ini justru membuat ruang gerak Indonesia menjadi terbatas.

Setelah diangkatnya Presiden Soeharto menjadi Presiden, beliau kembali mendaftarkan Indonesia sebagai anggota PBB. Akhirnya, Indonesia resmi kembali pada tanggal 28 September 1966.

2. Memperbaiki Hubungan Diplomatik

Langkah politik luar negeri di masa Orde Baru lainnya adalah untuk memperbaiki hubungan diplomatik.

Hal ini berkaitan dengan konfrontasi Indonesia dan Malaysia terkait penolakan penggabungan Brunei, Sabah, dan Sarawak pada 1965. Kedua negara tersebut akhirnya berdamai setelah menandatangani Persetujuan Bangkok.

Selain masalah dengan Malaysia, Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan Singapura. Hal ini dilakukan melalui penyampaian nota pengakuan atas berdirinya Republik Singapura.

3. Memperbaiki Hubungan Bilateral

Kebijakan politik luar negeri di masa Orde Baru selanjutnya adalah berkaitan dengan hubungan bilateral serta kawasan. Hal ini dilakukan dengan keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok atau KTT Non-Blok. Selain itu, Indonesia juga turut mengirimkan Kontingen Garuda.

Demikian beberapa informasi seputar langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri. [ENF]