Latar Belakang Perjanjian Renville dan Isi Perjanjiannya

Ilustrasi: Latar Belakang Perjanjian Renville. Sumber: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Latar belakang Perjanjian Renville adalah Belanda yang berani mengingkari Perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer. Perundingan Renville terjadi pada 17 Agustus 1948.

Perjanjian Renville termasuk salah satu upaya diplomasi yang dijalankan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Agar semakin jelas, simak ulasan di bawah ini!

Latar Belakang Perjanjian Renville

Ilustrasi: Latar Belakang Perjanjian Renville. Sumber: Savvas Stavrinos/Pexels.com

Drs. Sardiman A.M, M.Pd. dalam buku berjudul Sejarah 3 Program Ilmu Sosial menjelaskan bahwa KNT (Komisi Tiga Negara) datang ke Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan melakukan kontak dengan Indonesia atau Belanda.

Kala itu, Belanda dan Indonesia tidak ingin mengadakan pertemuan yang berlokasi di wilayah kekuasaan salah satu pihak. Amerika Serikat akhirnya menawarkan mengadakan pertemuan di geladak Kapal Renville, yakni kapal milik Amerika Serikat.

Indonesia dan Belanda akhirnya menerima penawaran itu. Selanjutnya, perundingan Renville dengan resmi dimulai tanggal 8 Desember 1947 di Kapal Renville yang kala itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok.

Isi Perjanjian Renville

Pelaksanaan Perjanjian Renville diikuti oleh delegasi Indonesia yang dipimpin Amir Syarifudin dan delegasi Belanda yang dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memilih untuk mendukung Belanda.

Dalam perundingan tersebut, Indonesia akhirnya menyetujui isi Perjanjian Renville sejumlah tiga naskah, yakni:

Dampak Perjanjian Renville

Konsekuensi dari ditandatanganinya Perjanjian Renville menjadikan Indonesia semakin sempit akibat diterimanya garis demarkasi Van Mook. Wilayah Indonesia, yakni Yogyakarta hingga sebagian Jawa Timur.

Bukan hanya itu, Perjanjian Renville membuat anggota TNI yang masih ada di daerah di bawah kekuasan Belanda wajib ditarik masuk dalam wilayah RI.

Akhirnya, isi Perjanjian Renville tersebut mendapat berbagai tantangan dan memunculkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Amir Syarifudin.

Pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan mandatnya kembali ke Presiden. Kemudian, pada tanggal 31 Januari 1948, ekonomi pun semakin memburuk. Demi menuntaskan masalah ini, Kabinet Hatta melancarkan program Re-Ra atau Rekonstruksi dan Rasionalisasi.

Program ini bertujuan sebagai penataan dan penyesuaian lingkungan angkatan perang, seperti tentara yang dikembalikan kepada masyarakat, ke pekerjaan yang semula, atau pangkat yang terpaksa diturunkan.

Itulah penjelasan tentang latar belakang perjanjian Renville yang perlu diketahui. Semoga bermanfaat! (Ek)