Latar Belakang Politik Pintu Terbuka Era Kolonial Belanda

Ilustrasi Latar Belakang Politik Pintu Terbuka. Sumber : Cytonn Photography/Pexels.com

Politik Pintu Terbuka adalah sistem politik yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda di Indonesia.

Latar belakang Politik Pintu Terbuka di era kolonial Belanda adalah dibubarkannya VOC.

Untuk lebih memahami lebih dalam tentang latar belakang Politik Pintu Terbuka, mari simak pembahasannya di bawah ini.

Latar Belakang Politik Pintu Terbuka

Ilustrasi Latar Belakang Politik Pintu Terbuka. Sumber; Tiger Lyli/Pexels.com

Cecep Lukmanul Hakim dalam buku berjudul Politik Pintu Terbuka: Undang-Undang Agraria dan Perkebunan Teh di Daerah Bandung Selatan 1870-1929 menjelaskan bahwa Politik Pintu Terbuka merupakan suatu kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka untuk pihak swasta.

Latar belakang terbentuknya Politik Pintu Terbuka bersamaan dengan terbentuknya Undang-Undang Agraria. Kebijakan ini muncul sejalan dengan pembubaran VOC yang mengakibatkan kekuasaan atas Hindia Belanda diambil alih oeh Pemerintahan Belanda.

Politik Pintu Terbuka juga dilatarbelakangi hasil dari kemenangan Partai Liberal Belanda pada pemilu tahun 1850. Atas kemenangan tersebut, Partai Liberal Belanda memiliki hak membentuk serta menjalankan pemerintahan.

Kemudian di tahun 1870, Partai Liberal Belanda mendapatkan kemenangan yang mutlak dalam pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Belanda. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula penerapan Politik Pintu Terbuka di tanah air.

Selanjutnya pada tahun 1871, muncul traktat Sumatera. Perjanjian ini membuat pihak Belanda dapat memperluas kekuasaannya sampai Aceh.

Inggris sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut meminta pembayaran kepada Belanda. Pemerintah Inggris ingin supaya pengusaha asing dapat menanamkan modalnya di Hindia Belanda dengan mudah.

Selain itu, Inggris ingin menyebarkan ideologi kapitalisme dan liberalisme ke berbagai belahan dunia. Adapun kawasan Jawa dipilih menjadi pusat perekonomian Nusantara kala itu.

Faktor utamanya karena Jawa dianggap lebih mudah untuk ditanami modal pihak swasta Inggris. Tentu saja hal ini akan menguntungkan Inggris, apalagi Indonesia termasuk sumber rempah-rempah terbaik di dunia.

Alasan sangat menguntungkan inilah yang membuat kolonial Belanda tidak mudah tertipu sehingga mereka memberikan kebebasan kepada pengusaha Inggris saat menyewa tanah. Namun, mereka tidak mengizinkannya membeli tanah tersebut.

Hal ini dimaksudkan supaya tanah tidak mudah dikuasai asing, terutama Inggris yang masih menjadi musuh Belanda dalam perdagangan Internasional serta kolonialisme.

Sementara posisi Indonesia dalam penerapan Politik Pintu Terbuka hanya sebagai pengawas dalam kursi pemerintahan.

Demikianlah penjelasan tentang latar belakang Politik Pintu Terbuka yang Perlu diketahui. Semoga bermanfaat! (Ek)