Memahami Apa Bentuk Pemerintahan Malaysia

ilustrasi Malaysia (Pexels)

Malaysia adalah negara yang kaya akan budaya dan memiliki sistem pemerintahan yang unik. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki parlementer, yang menggabungkan unsur monarki atau sistem kerajaan dengan sistem parlementer.

Lalu, apa saja hal yang perlu diketahui dari pemerintahan Malaysia? Simak ulasan berikut!

Berbagai Poin Penting Bentuk Pemerintahan Malaysia

ilustrasi Malaysia (Pexels)

Mengutip situs bagpem.banjarmasinkota.go.id, Malaysia adalah negara monarki konstitusional yang memiliki sistem Ketatanegaraan sebagai warisan dari masa penjajahan Inggris.

Sistem pemerintahannya mengadopsi model parlementer yang serupa dengan Parlimen Westminster Inggris.

Kepala pemerintahan, yang dijabat oleh perdana menteri, memiliki peran sebagai Ketua Kerajaan, sementara kepala negara diwakili oleh Yang diPertuan Agung.

Berbagai poin penting tentang bentuk pemerintahan Malaysia:

1. Monarki Konstitusional

Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yang berarti negara ini memiliki seorang raja atau sultan sebagai kepala negara. Namun, peran monarki dalam pemerintahan bersifat simbolis dan seremonial.

Kekuasaan monarki dibatasi oleh konstitusi dan hukum, sehingga pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat.

2. Sistem Parlementer

Selain monarki, Malaysia juga menerapkan sistem parlementer dalam pemerintahannya. Sistem ini melibatkan dua badan legislatif yang penting, yakni Dewan Rakyat (House of Representatives) dan Dewan Negara (Senate).

Dewan Rakyat merupakan badan legislatif yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara Dewan Negara terdiri dari anggota yang diangkat oleh raja atau sultan negara bagian.

3. Peran Raja sebagai Kepala Negara

Dalam sistem monarki parlementer Malaysia, raja atau sultan memiliki peran penting sebagai kepala negara. Meskipun kekuasaannya terbatas, raja memiliki beberapa wewenang yang signifikan, seperti memberi persetujuan terhadap undang-undang, menunjuk perdana menteri, dan membubarkan parlemen.

4. Peran Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Peran kepala pemerintahan di Malaysia diemban oleh perdana menteri. Perdana menteri adalah pemimpin partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat setelah pemilihan umum.

Perdana menteri bertanggung jawab untuk membentuk kabinet, mengarahkan kebijakan pemerintah, dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

5. Sistem Kekuasaan yang Seimbang

Bentuk pemerintahan monarki parlementer di Malaysia menciptakan sistem kekuasaan yang seimbang antara kekuasaan simbolis monarki dan kekuasaan operasional perdana menteri. Hal ini membantu menciptakan stabilitas politik dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak.

Bentuk pemerintahan Malaysia sebagai monarki parlementer adalah contoh yang menarik tentang bagaimana monarki dan sistem parlementer dapat berdampingan dalam satu sistem pemerintahan.

Monarki sebagai simbol kepala negara memberikan identitas budaya dan tradisi. Sementara sistem parlementer memberikan wadah bagi pemerintahan sehari-hari yang dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya.

Kombinasi kedua sistem ini menciptakan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan bertanggung jawab atas stabilitas politik di negara ini. (AZ)