Memahami Sejarah Demokrasi Terpimpin yang Dicetuskan Soekarno

Ilustrasi sejarah demokrasi terpimpin (Pixabay)

Di antara berbagai bentuk demokrasi yang ada, mengenal sejarah demokrasi terpimpin menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan.

Hal ini disebabkan demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang terus berkembang dan berubah sepanjang sejarah manusia.

Untuk mengetahui sejarah demokrasi terpimpin, simak uraian di bawah ini.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi sejarah demokrasi terpimpin (Unsplash)

Mengutip situs repository.kemdikbud.go.id, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang memberikan otoritas yang kuat kepada pemimpin untuk mengarahkan negara sesuai dengan visi yang dimilikinya dengan penekanan pada stabilitas politik.

Sistem demokrasi terpimpin ini lahir untuk mengakhiri fungsi kabinet, parlemen, serta masa sistem parlementer setelah RIS dibubarkan karena tidak dapat menjaga kestabilan politik.

Selain itu, berakhirnya masa parlementer ini juga menyebabkan berakhirnya era pemerintahan oleh partai politik.

Peran parlemen secara bertahap dipindahkan kepada Presiden Soekarno. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya, ia mengkritik demokrasi barat yang bersifat liberal.

Sejarah Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin memiliki sejarah yang menarik, terutama dalam konteks Indonesia.

Sejarah demokrasi terpimpin dimulai pada era Presiden Soekarno yang memainkan peran sentral dalam mengembangkannya. Berikut penjelasannya:

1. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Selama periode demokrasi liberal (1950-1959) di Indonesia, stabilitas nasional masih belum tercapai sepenuhnya.

Pergantian kabinet yang sering terjadi menghambat pelaksanaan program kerja pemerintah. Partai politik bersaing dan berusaha menjatuhkan satu sama lain.

2. Pencetus Demokrasi Terpimpin

Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno secara resmi mengenalkan istilah "Demokrasi Terpimpin" dalam pidatonya saat pembukaan sidang konstituante di Bandung.

Ide ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957 yang memberikan landasan bagi pembentukan sistem demokrasi terpimpin di Indonesia.

3. Dampak Positif Demokrasi Terpimpin

Salah satu dampak positif dari demokrasi terpimpin adalah stabilitas politik yang lebih besar.

Pemimpin memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan cepat dan efisien yang diharapkan dapat mengatasi ketidakstabilan politik yang sering terjadi.

4. Dampak Negatif Demokrasi Terpimpin

Namun, sistem ini juga membawa dampak negatif, termasuk pembatasan kebebasan individu dan dominasi partai politik yang mendukung pemimpin.

Adanya masa jabatan yang presiden seumur hidup serta lahirnya konsep NASAKOM, banyak kalangan menganggap bahwa hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi sejati.

5. Akhir dari Demokrasi Terpimpin

Setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia beralih ke sistem demokrasi yang lebih tradisional dengan pemilihan umum.

Demokrasi terpimpin secara resmi dihapuskan tahun 1966 setelah Peristiwa G30S/PKI. Perubahan ini membuka jalan bagi perkembangan demokrasi lebih lanjut di Indonesia.

Sejarah demokrasi terpimpin adalah bab yang menarik dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun memiliki dampak positif, sistem ini juga memiliki kritik dan kontroversi.