Memahami Sistem Pemerintahan Orde Lama Era Soekarno

Ilustrasi sistem pemerintahan orde lama. Foto: Pixabay

Sistem pemerintahan Orde Lama dikenal juga dengan periode Demokrasi Terpimpin, yaitu ketika semua kuasa berada di tangan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi.

Orde Lama sendiri terjadi sepanjang masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1959-1966. Berikut akan dibahas mengenai sistem pemerintahan Orde Lama era Soekarno.

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Ilustrasi sistem pemerintahan orde lama. Foto: Pixabay

Menurut buku Agama dan Bangsa Pembangunan dan Masalah-masalahnya oleh Sjafruddin, saat itu Soekarno sadar jika periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena banyak perbedaan ideologis di dalam kabinet.

Adapun solusi yang disampaikan oleh Soekarno adalah sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem tersebut berarti pengembalian kepada UUD 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter.

Dengan cara inilah, Soekarno mempunyai lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Namun, beberapa pihak militer yang tidak senang karena mendapat peran yang kecil di bidang politik sehingga mereka mendukung perubahan orientasi tersebut.

Tahun 1958, Soekarno menyatakan bahwa militer adalah sebuah kelompok fungsional, dimana mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan periode Demokrasi Terpimpin, bahkan peran tentara dalam politik menjadi lebih besar.

Tahun 1959, Soekarno memulai periode Demokrasi Terpimpin, kemudian membubarkan parlemen dan menggantinya menjadi parlemen baru. Di mana sebagian besar anggotanya ditunjuk langsung oleh Soekarno.

Saat itu, Soekarno menyadari bahwa kedudukannya akan berada dalam bahaya jika posisi militer terlalu kuat. Oleh karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan PKI untuk mengimbangi kekuatan militer tersebut.

Kemudian muncullah filosofi Nasakom, sebuah akronim yang mencampurkan 3 buah ideologi penting masyarakat, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme pada tahun 1950 hingga 1960 awal.

Karakteristik penting lainnya adalah munculnya tendensi anti Barat dalam kebijakan presiden. Soekarno memperkuat usaha-usaha untuk mengambil alih bagian barat pulau Papua dan Belanda.

Lalu pada tahun 1962-1966, Soekarno mengumumkan politik konfrontasi terhadap Federasi Malaysia, termasuk Malaka, Singapura, dan Kalimantan yang sebelumnya dikuasai Inggris (Sarawak dan Sabah), sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk menghancurkan Malaysia.

Salah satu kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB. Pasalnya, kala itu PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota.

Demikian pembahsan mengenai sistem pemerintahan Orde Lama era Soekarno yang patut diketahui bersama. (SP)