Mengapa Sistem Demokrasi Liberal Tidak Cocok dengan Sistem Politik di Indonesia?

Ilustrasi mengapa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di indonesia. Foto: Pixabay

Sistem Demokrasi Liberal pernah berlangsung selama 9 tahun di Indonesia, namun tidak dilanjutkan karena dianggap sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di Indonesia.

Lalu mengapa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di Indonesia? Simak jawabannya melalui artikel berikut ini.

Mengapa Sistem Demokrasi Liberal Tidak Cocok dengan Sistem Politik di Indonesia?

Ilustrasi mengapa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di indonesia. Foto: Pixabay

Dalam buku Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial karya Yayuk Nuryanto, demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.

Indonesia pernah melaksanakan sistem demokrasi parlementer liberal yang mencontoh sistem parlementer Barat yang pada masa itu disebut dengan masa demokrasi liberal.

Periode ini terjadi pada tahun 1950, setelah dibubarkannya RIS. Ketika itu, Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Demokrasi liberal sendiri menyebabkan pemerintahan Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri / kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab pada parlemen / DPR.

Pada masa itu, sistem multi partai melahirkan banyak partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik. Puncaknya adalah pelaksanaan Pemilu 1955 dengan sistem demokrasi liberal di Indonesia.

Pada Pemilu 1955, terdapat sebanyak 172 partai politik turut berkompetisi, tapi hanya 4 partai yang berhasil meraih suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hingga setelah berjalan selama 9 tahun, demokrasi liberal dianggap tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Kehidupan Indonesia yang majemuk dengan berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, menyebabkan membludaknya pandangan dan aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa diakomodir oleh demokrasi liberal.

Akibatnya, pelaksanaan sistem demokrasi liberal ketika itu justru menimbulkan berbagai kekacauan dalam sistem pemerintahan dan menyebabkan perjalanan politik yang tidak maksimal.

Program pemerintah tidak dapat berjalan dengan mulus karena adanya sistem demokrasi liberal. Hal itu memicu kekacauan politik karena kekuasaan lebih besar berada di tangan parlemen.

Selain itu, jumlah partai politik yang terlalu banyak juga dapat menjadi kekurangan karena dapat menyebabkan dampak negatif dalam kawasan politik.

Pembentukan partai politik jadi cenderung berfokus pada bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada pembuatan kebijakan stabil yang seharusnya sangat penting bagi keberlangsungan negara.

Demikian adalah jawaban dari mengapa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik di Indonesia yang perlu diketahui. (SP)