Mengenal Apa Itu GBHN beserta Fungsi dan Tujuannya

Ilustrasi gbhn adalah, sumber foto: Tom Fisk by pexels.com

GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara terpadu dan menyeluruh. Pada dasarnya, GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu lima tahun.

Perlu diketahui bahwa GBHN dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. GBHN sendiri memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang beragam dan berpengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia.

Dikutip dari buku Arah Politik Hukum Nasional karya Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H., dan Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., berikut ini penjelasan lengkap tentang GBHN.

GBHN adalah...

Ilustrasi gbhn adalah, sumber foto: Tom Fisk by pexels.com

GBHN adalah kependekan dari Garis-garis Besar Haluan Negara. Ini merupakan produk kebijakan MPR sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

Sebenarnya, GBHN yaitu suatu rangkaian program-program pembangunan yang terarah, menyeluruh, sistematis, terpadu dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebelum dilakukan perubahan UUD, istilah GBHN ini dimaknai sebagai kehendak rakyat yang menjadi pedoman bagi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, GBHN juga termasuk wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan haluan negara yang telah ditetapkan.

Kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan pada pra amandemen UUD 1945 yaitu sebagai lembaga tertinggi negara. Sehingga MPR memiliki kewenangan dalam menerbitkan produk perundang-undanga, di antaranya GBHN.

Banyak kalangan yang berpandangan bahwa kedudukan GBHN penting sebagai kebijakan politik hukum nasional.

Fungsi GBHN

Perlu diketahui bahwa GBHN memiliki fungsi sebagai visi misi bangsa Indonesia untuk menentukan arah pembangunan nasional. Jadi, semua pembangunan Indonesia pada waktu itu terarah dan terancang jelas di dalam GBHN.

Tujuan GBHN

Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan negara. Selain itu, GBHN juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, melindungi hak asasi manusia dan berkeadilan sosial.

GBHN juga memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab. Penegakan GBHN ini membuat masyarakat dan bangsa menjadi berakhlak mulia, bebas, mandiri, maju, dan sejahtera dalam lima tahun ke depan.

Kesimpulannya, GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara terpadu dan menyeluruh. Bukan hanya arti saja, ada juga fungsi dan tujuan dari pembentukan GBHN yang penting bagi Indonesia. (DSI)