Mengenal Fungsi Pengawasan DPR dalam Pemerintahan Indonesia

Ilustrasi DPR di Indonesia. Sumber foto: Unsplash

Walaupun telah menjadi salah satu lembaga tinggi negara, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

Padahal, fungsi pengawasan DPR sendiri memegang peran penting dalam mengawasi dan melaksanakan undang-undang serta APBN. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak di bawah ini.

Fungsi Pengawasan DPR di Pemerintahan

Ilustrasi DPR di Pemerintahan. Sumber foto: Unsplash

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik dan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum disingkat pemilu.

DPR memiliki peran penting dalam mewakilkan rakyat dalam proses legislatif dan mengambil keputusan di Indonesia. Setiap anggota yang hadir harus mewakilkan suara rakyat dan menjalankan tugasnya.

Tugas DPR sendiri adalah membuat, mengajukan, membahas, mengubah, dan mengesahkan undang-undang, mengawasi pemerintahan, hingga menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

DPR juga memiliki fungsi tersendiri, di mana salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah wewenang DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD dan APBN.

Dilansir dari situs journal.upgris.ac.id, fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal sebagai controlling tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terikat dengan fungsi manajemen lain.

Dalam pelaksanaan pemerintah yang baik, fungsi pengawasan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yakni pengawasan menurut sifat, yakni preventif atau mencegah terjadinya suatu hal buruk.

Kedua, pengawasan menurut subjek, yakni pengawasan terhadap pelaksana tugas pemerintahan. Sedangkan yang terakhir adalah menurut pelaku, yakni pengawasan yang dilakukan melalui lembaga negara, contohnya seperti DPR.

Lalu, apa saja fungsi pengawasan DPR? Berikut ini penjelasan lengkapnya.

Demikian penjelasan singkat mengenai fungsi pengawasan DPR. Semoga membantu!