Mengenal Kebijakan Raffles di Bidang Ekonomi pada Masa Kolonial

ilustrasi Raffles (Unsplash)

Ketika kita membicarakan sejarah kolonialisme di Indonesia pada masa lampau, salah satu nama yang muncul dengan sangat signifikan adalah Thomas Stamford Raffles.

Berbagai kebijakan Raffles di bidang ekonomi telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam aspek ekonomi di masa kolonial di kawasan Hindia Belanda pada masanya.

Profil Singkat Raffles

ilustrasi kebijakan Raffles (Unsplash)

Mengutip situs bataviadigital.perpusnas.go.id, Raffles adalah seorang negarawan Britania yang hidup dari tanggal 6 Juli 1781 hingga 5 Juli 1826.

Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 dan dipromosikan sebagai Gubernur Sumatera tidak lama kemudian, ketika Inggris mengambil alih jajahan-jajahan Belanda ketika Belanda diduduki oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis.

Ketika menjabat sebagai penguasa Hindia-Belanda, beliau mengintroduksi otonomi terbatas, menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertanahan pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia.

Raffles pun aktif meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, Sastra Jawa serta banyak hal lainnya.

Hasil penelitiannya di pulau Jawa ia tuliskan pada sebuah buku berjudulkan History of Java, yang menceritakan mengenai sejarah pulau Jawa.

Kebijakan Raffles di Bidang Ekonomi

Raffles adalah sosok yang dikenal atas berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikannya selama masa pemerintahannya di Hindia Belanda.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan ekonomi Raffles yang paling mencolok:

1. Penghapusan Pajak Hasil Bumi

Salah satu tindakan pertama yang diambil oleh Raffles adalah menghapuskan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang memberatkan rakyat.

Pajak ini sebelumnya diterapkan oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan dianggap sangat berat bagi rakyat.

2. Menetapkan Sistem Sewa Tanah

Raffles juga memperkenalkan sistem sewa tanah (landrent system), yang menggantikan sistem kepemilikan tanah oleh pihak Belanda.

Hal ini memberikan kesempatan kepada penduduk lokal untuk menyewa tanah dan mengembangkan pertanian.

3. Pajak dibayarkan kepada kolektor

Di bawah kebijakan Raffles, pajak dibayarkan langsung kepada kolektor, yang dibantu oleh kepala desa, tanpa melibatkan perantara seperti bupati.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dan eksploitasi yang terjadi di tingkat pemerintahan daerah.

4. Kebebasan dalam Menanam Bagi Pribumi

Salah satu kebijakan yang sangat menguntungkan bagi petani pribumi adalah kebebasan untuk menanam tanaman ekspor.

Pemerintah membuat pasar yang merangsang petani untuk menanam tanaman yang paling menguntungkan, seperti kopi dan nilam.

5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras

Raffles juga mengadakan monopoli atas garam dan minuman keras, yang memberikan sumber pendapatan penting bagi pemerintah kolonial.

Meskipun kontroversial dalam beberapa aspeknya, kebijakan-kebijakan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Indonesia pada masa kolonial.

Kebijakan Raffles di bidang ekonomi adalah sebuah tonggak sejarah yang menggambarkan perubahan sosioekonomi yang terjadi di Hindia Belanda pada awal abad ke-19.