Mengenal Macam-macam Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

Ilustrasi Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke. Sumber: Unsplash.com/Trent Erwin

Ketika mempelajari ilmu tata negara atau hukum umumnya seseorang akan menemukan pembahasan seputar pembagian kekuasaan. Salah satu contoh adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke.

John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga jenis, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Masing-masing jenis kekuasaan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan negara.

Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke

Ilustrasi Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke. Sumber: Unsplash.com/Aaron Burden

Pembagian kekuasaan menurut John Locke merupakan salah satu teori pembagian kekuasaan yang banyak dikenal dan dipelajari dalam ilmu tata negara. Pasalnya, John Locke merupakan orang pertama yang mengemukakan pemisahan kekuasaan negara.

Mengutip dari buku yang berjudul Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Wahono dan Abdul (2019: 3 – 4), berikut adalah tiga pembagian kekuasaan berdasarkan pendapat John Locke.

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

3. Kekuasaan Federatif

Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Definisi dan Tujuan Pembagian Kekuasaan Negara

Ilustrasi Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke. Sumber: Unsplash.com/Aaron Burden

Setelah menyimak tiga macam pembagian kekuasaan berdasarkan pendapat John Locke, dapat diketahui bahwa pembagian tersebut merujuk pada nama dan fungsi kekuasaan. Berbeda nama kekuasaan, berbeda pula fungsinya.

Namun, penjelasan tersebut belum menguraikan definisi dan tujuan pembagian kekuasaan secara umum. Padahal definisi dan tujuan pembagian kekuasaan negara termasuk topik yang penting untuk diketahui.

Mengutip dari buku yang sama, Wahono dan Abdul (2019: 2), secara harfiah, pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus) menjadi beberapa bagian untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara.

Kemudian, mengutip dari buku Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara karya Agustina (2019: 184), pembagian kekuasan dibutuhkan untuk menciptakan checks and balance guna mencegah terjadinya potensi konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan.

Berdasarkan ulasan di atas, diketahui bahwa pembagian kekuasaan menurut John Locke adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa secara umum, tujuan pembagian kekuasaan adalah menciptakan checks and balance. (AA)