Mengetahui Susunan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia

Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ketika Jepang menduduki Tanah Air, hal pertama yang dilakukan oleh Jepang adalah membentuk susunan pemerintahan militer Jepang. Bahkan, saat datang ke Indonesia pertama kali, Jepang menyebut diri mereka ”Saudara Tua”.
Jepang kemudian menjalankan propaganda secara terus-menerus dengan tujuan menggerakkan dukungan dari rakyat Indonesia. Agar semakin tahu, simak pembahasan berikut!
Susunan Pemerintahan Militer Jepang
Amelia F. dalam buku berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia menjelaskan bahwa masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 dan berakhir tahun 1945 yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Mulanya, pada 1942, muncul pemikiran yang asalnya dari Markas Besar Tentara Jepang. Tujuannya agar penduduk ikut terlibat dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Karena itu, pemerintah Jepang yang ada di Indonesia selanjutnya membentuk pemerintahan militer.
Inilah susunan pemerintahan dalam militer Jepang yang ada di Indonesia, yaitu:
1. Panglima Tentara
Gunshireikan alias panglima tentara dan selanjutnya disebut Seiko Shikikan atau panglima paling tinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara pertama dijabat Jenderal Hitoshi Imamura.
2. Kepala Pemerintahan Militer
Gunseikan alias kepala pemerintahan militer dan sekaligus dirangkap oleh kepala staf, yakni Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat dari pemerintah militer ini dikenal dengan Gunseikanbu. Ada 5 Bu (semacam departemen), yakni:
Somobu (Departemen Dalam Negeri)
Zaimubu (Departemen Keuangan)
Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan)
Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)
Shibobu (Departemen Kehakiman)
3. Koordinator Pemerintahan
Gunseibu alias koordinator pemerintahan Jepang di mana tugasnya memulihkan keamanan dan ketertiban atau gubernur yang meliputi:
Jawa Barat berpusat di Bandung.
Jawa Tengah berpusat di Semarang.
Jawa Timur berpusat di Surabaya.
Terdapat dua daerah istimewa atau Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.
Jepang akhirnya melakukan pembagian wilayah di seluruh kepulauan Nusantara yang merupakan bekas jajahan dari Hindia Belanda. Wilayah pembagian Jepang tersebut adalah:
Pemerintahan militer Angkatan Darat, yakni Tentara Kedua Puluh Lima dan sering disebut Tomi Shudan yang ditempatkan untuk Sumatra yang pusatnya ada di Bukittinggi.
Pemerintahan militer Angkatan Darat, yakni Tentara Keenam Belas atau Asamu Shudan untuk ditempatkan di Jawa dan Madura yang pusatnya di Jakarta.
Pemerintahan militer Angkatan Laut atau Dai Ni Nankenkantai, yakni Armada Selatan Kedua untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku yang pusatnya di Makassar.
Demikianlah penjelasan tentang susunan pemerintahan militer Jepang. Semoga membantu! (Ek)
