Mengulas Kebijakan Daendels di Bidang Sosial Era Penjajahan

Ilustrasi Kebijakan Daendels di Bidang Sosial. Sumber: Iván Rivero/Pexels.com

Selama masa penjajahannya di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda mengirim ubernur Jenderal Herman Willem Daendels untuk mempertahankan tanah Jawa agar tidak jatuh ke tangan sekutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Daendels membentuk berbagai kebijakan, termasuk di bidang sosial. Salah satu kebijakan Daendels di bidang sosial adalah membuat peraturan kerja paksa untuk membangun jalan raya Anyer-Panarukan.

Untuk lebih memahami tentang kebijakan Daendels di bidang sosial lainnya, mari simak pembahasannya di sini.

Kebijakan Daendels di Bidang Sosial

Ilustrasi Kebijakan Daendels di Bidang Sosial. Sumber: Kaique Rocha/Pexels.com

Dr. Urip Santoso, M.A., S.H., M.H. dalam buku berjudul Hukum Agraria: Kajian Komprehenshif menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Herman Willem Daendels yang digalakkan di Indonesia adalah untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudra Hindia.

Daendels merupakan seorang pemuja prinsip revolusioner. Oleh sebab itu, ia selalu menerapkan semangat pembaharuan dan metode-metode revolusioner dalam membuat kebijakan. Termasuk kebijakannya di bidang sosial.

Berikut adalah beberapa kebijakan Daendels bidang sosial pada era penjajahan Belanda.

1. Kerja Paksa atau Rodi Jalan Anyer-Panarukan

Kebijakan Daendels di bidang sosial yang pertama adalah pelaksanaan kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan raya Anyer-Panarukan.

Jalan raya Anyer-Panarukan merupakan jalan raya sepanjang 1.000 km yang membentang dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Situbondo, Jawa Timur.

Tujuan pembangunan jalan raya tersebut adalah untuk mempercepat mobilitas militer dari ujung barat sampai timur Pulau Jawa.

Selain itu, Daendels berharap pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan ini bisa membantu penduduk mengangkut komoditas pertanian menuju gudang pemerintah atau pelabuhan.

2. Menghapus Upacara Penghormatan

Kebijakan Daendels di bidang sosial lainnya adalah menghapus upacara penghormatan kepada sunan, residen, dan sultan di Jawa.

Keputusan penghapusan penghormatan terhadap raja-raja di Jawa itu sempat memicu konflik karena dianggap merendahkan martabat orang Jawa.

3. Perbudakan Semakin Berkembang

Praktik perbudakan semakin berkembang di era Daendels. Skema perbudakan ini diyakini dapat menjanjikan keuntungan yang banyak.

Pada masa tersebut, memiliki banyak budak akan dianggap sebagai bentuk kemakmuran. Para budak tersebut umumnya ditugaskan untuk bekerja dalam semua bidang, mulai dari juru masak sampai tukang kayu.

4. Membuat Jaringan Pos Distrik dengan Kuda Pos

Selama masa pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan, Daendels membangun sekitar 8 sampai 16 kandang kuda beserta pondokan sebagai tempat beristirahat.

Bagi petugas pembawa gerobak beserta penumpangnya yang datang dari Bogor hingga Surabaya, akan disediakan 12 penginapan dengan 6-8 kamar serta gudang barang dan tempat kereta.

Pembangunan pos pesanggrahan ini bertujuan untuk menyimpan paket serta surat dari 47 kantor pos lokal.

Demikian penjelasan tentang kebijakan Daendels di bidang sosial yang perlu diketahui. (Ek)