Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Ilustrasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965. Sumber: el jusuf/pexels.com

Pada periode 1959-1965, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Adapun salah satu tanda pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 adalah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sholehuddin dalam Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965 mengebutkan bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini, jargon politik bisa memengaruhi pemerintahan serta membangkitkan semangat nasionalisme.

Untuk mengetahui lebih lanjut seputar pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965, baca artikel ini sampai selesai.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965. Sumber: Iqbal Kurniawan/pexels.com

Masuknya Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut berisi tentang pembubaran dewan konstituante serta diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai dasar negara.

Nah, demokrasi terpimpin ini menempatkan presiden sebagai institusi dengan kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 adalah:

1. Pembentukan DPR Gotong Royong

Salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 adalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gotong Royong. Hal ini justru membuat sistem legislatif melemah.

Pasalnya, DPR Gotong Royong ini menjadi instrumen politik lembaga kepresidenan dan rekrutmennya pun dilaksanakan oleh Presiden Soekarno.

2. Mengaburnya Sistem Kepartaian

Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 berikutnya adalah sistem kepartaian yang tampak kabur. Pasalnya, fungsi dari partai politik di era demokrasi terpimpin tak sekadar untuk menyiapkan diri terkait pengisian jabatan politik.

Namun, partai politik juga memiliki peran untuk menopang tiga kekuatan terbesar di era tersebut, yakni lembaga kepresidenan, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta Angkatan Darat.

3. Kebebasan Pers Dikekang

Contoh pelaksanaan demokrasi terpimpin lainnya adalah kebebasan pers menjadi dikekang sehingga sulit memperoleh kebebasan. Bahkan, beberapa surat kabar pun dilarang diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hak Dasar Manusia Melemah

Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 adalah melemahnya hak dasar manusia. Pasalnya, kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Hal ini membuat penegakan atas hak-hak dasar manusia menjadi lemah dan tokoh yang berbeda pandangan pun rentan disingkirkan.

5. Otonomi Daerah Dibatasi

Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965 yang terakhir adalah otonomi daerah lebih dibatasi. Pasalnya, sentral kekuasaan berada di pemerintah pusat, sehingga menimbulkan dominasi yang semakin tampak.

Demikian beberapa bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959-1965. [ENF]