Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-Sekarang

Ilustrasi pelaksanaan demokrasi di indonesia pada 1998-sekarang. Sumber: ahmad syahrir/pexels.com

Masa Orde Baru berakhir pada 1998 dan berlanjut pada periode reformasi yang dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang adalah penerapan pemilu yang lebih demokratis.

Klaudia dan Wartha dalam Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999 menyebutkan bahwa pada masa awal reformasi, Indonesia berhadapan dengan krisis moneter yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengetahui lebih lanjut seputar pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang, baca artikel ini sampai habis.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Masa Reformasi

Ilustrasi pelaksanaan demokrasi di indonesia pada 1998-sekarang. Sumber: Dio Hasbi Saniskoro/pexels.com

Pasca Orde Baru, Indonesia mengalami berbagai masalah, seperti krisis moneter dan politik. Hal ini justru membuat masyarakat sulit percaya terhadap pemerintah. Bahkan, kondisi tersebut juga memicu berbagai kerusuhan, hingga akhirnya Presiden Soeharto mundur dari kursi jabatan dan digantikan oleh wakilnya, yakni BJ Habibie.

Pada masa ini, ruang bagi pers kembali terbuka dan diberlakukan pula sistem multipartai pada pelaksanaan pemilu 1999. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang adalah:

1. Terjadi Rotasi Kekuasaan

Salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang adalah adanya rotasi kekuasaan sehingga pusat kekuasaan tidak selalu sama. Hal ini terjadi mulai dari pemerintah pusat, hingga tingkat desa.

Adapun tujuan rotasi kekuasaan adalah untuk membuka kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam politik. Selain itu, rotasi kekuasaan juga bertujuan agar pemimpin tidak memimpin selama seumur hidup.

2. Pelaksanaan Pemilu Lebih Demokratis

Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang berikutnya adalah pelaksanaan yang lebih demokratis daripada sebelumnya. Hal ini tentu membuka jalan bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi.

Adapun puncak pemilu terjadi pada 2004 yang memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk memilih lembaga eksekutif maupun legislatif.

3. Hak Dasar Warga Lebih Terjamin

Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang lainnya adalah hak-hak dasar warga negara lebih terjamin. Misalnya adalah kebebasan untuk berpendapat, mengikuti pemilu, hingga kebebasan pers.

4. Rekrutmen Politik Terbuka

Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang yang terakhir adalah rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia agar dapat menduduki jabatan dalam bidang politik.

Demikian penjelasan seputar bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998-sekarang. [ENF]