Pembagian Wilayah Indonesia Masa Pendudukan Jepang dan Susunan Pemerintahannya

Ilustrasi tuliskan pembagian wilayah indonesia pada masa pendudukan jepang. Sumber: pixabay

Jepang melakukan pembentukan wilayah pemerintahan militer di bekas wilayah pemerintahan Indonesia pada masa pendudukannya. Oleh karena itu, pembagian wilayah Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan susunan pemerintahannya perlu diketahui.

Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, pembagian wilayah pendudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik dan ekonomi.

Pada artikel ini, akan dijelaskan pembagian wilayah Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan susunan pemerintahannya.

Pembagian Wilayah Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

Ilustrasi tuliskan pembagian wilayah indonesia pada masa pendudukan jepang. Sumber: pixabay

Pada pertengahan tahun 1942, Markas Besar Tentara Jepang melibatkan penduduk di Indonesia dalam aktivitas pertahanan serta kemiliteran.

Pemerintah Jepang di Indonesia selanjutnya membentuk pemerintahan militer. Pada bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang membagi menjadi tiga wilayah Indonesia untuk pemerintahan militer, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Tomi Shudan untuk Sumatera, berpusat di Bukittinggi.

2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Asamu Shudan untuk Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta.

3. Pemerintahan militer Angkatan Laut untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di Makassar.

Pembagian administrasi wilayah pendudukan itu dimaksudkan terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi.

Susunan Pemerintahan

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting, dan masih diberlakukan pemerintahan yang bersifat sementara.

Badan pemerintahan serta undang-undang di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Terdapat gunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur daerah yang meliputi:

1. Jawa Barat yang berpusat di Bandung Jawa Tengah berpusat di Semarang Jawa Timur berpusat di Surabaya.

2. Daerah Istimewa atau Kochi Yogyakarta.

3. Daerah Istimewa atau Kochi Surakarta.

Di dalam pemerintahan tersebut, Jepang juga membentuk kesatuan Kenpetai atau Polisi Militer. Selain susunan pemerintahan tersebut, ditetapkan lagu kebangsaan berjudul Kimigayo.

Padahal sebelum tentara Jepang datang ke Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Jepang juga mulai melakukan perubahan secara kultural yaitu sebagai berikut:

1. Penunjuk waktu harus menggunaka tarikh Jepang yang menggantikan tarikh Masehi.

2. Setiap tahun mulai 1942 rakyat Indonesia harus merayakan hari lahir Kaisar Hirohito.

3. Pada bidang politik, Jepang melakukan kebijakan pelarangan menggunakan bahasa Belanda dan diwajibkan penggunaan bahasa Jepang dalam sehari-hari.

Demikian penjelasan pembagian wilayah Indonesia pada masa pendudukan Jepang dan susunan pemerintahannya. (ARH)