Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan di Era Modern

Ilustrasi Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan, Foto: Pixabay/Vilkasss

Pemerintahan yang demokratis, dan berkeadilan tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hak-hak dasar rakyat. Dua aspek penting yang mendasari hal ini adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia.

Partisipasi rakyat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Selain itu, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia memastikan bahwa setiap individu dilindungi haknya dengan adil.

Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan

Ilustrasi Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan, Foto: Pixabay/geralt

Mengutip buku Modul Pembelajaran SMA PPKn, R. Rizanur, (2020: 10), pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan dua asas demokrasi.

Pengakuan partisipasi rakyat dapat dilihat dalam fenomena pemilihan wakil-wakil rakyat untuk Lembaga Perwakilan Rakyat. Adapun pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dibuktikan dengan pemerintah untuk melindungi HAM dan kepentingan bersama.

Kedua asas demokrasi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketika negara memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat, hal ini tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi tetapi juga menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Ilustrasi Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan, Foto: Pixabay/Vilkasss

Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal.

1. Keterlibatan Warga Negara dalam Pembuatan Keputusan Politik

Prinsip pertama demokrasi adalah melibatkan warga negaranya dalam pemerintahan. Dengan demikian, negara yang tidak melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintahan berarti bukanlah negara demokrasi.

2. Kesetaraan antar Warga Negara

Negara demokrasi menegaskan adanya kesetaraan bagi setiap warga negara. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan politik, hukum, kesempatan, ekonomia, sosial-budaya, dan hak.

3. Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai Warga Negara

Kemerdekaan setiap warga negara adalah hal dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi. Kemerdekaan ini menyangkut hak asasi manusia dan hak tersebut harus diakui serta dilindungi oleh negara.

4. Supremasi Hukum

Hukum memiliki kedudukan tinggi, sehingga setiap warga negara harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Pelaku pelanggaran hukum harus dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Pemilu

Pemilu berperan penting dalam memastikan kelangsungan pemerintahan. Melalui pemilu, dapat diketahui seberapa besar partisipasi warga negara dalam politik serta bagaimana proses pergantian kekuasaan dilakukan secara demokratis.

Demikianlah pembahasan mengenai pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Kedua asas demokrasi harus diperkuat agar tercipta negara yang menghormati kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. (Nabila)

Baca Juga: Sejarah Demokrasi dan Pengaruhnya terhadap Dunia