Pengertian Monarki Parlementer beserta Ciri-Cirinya

Ilustrasi monarki parlementer (Unsplash)

Monarki parlementer adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan monarki yang ada di dunia ini. Sistem ini memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari bentuk pemerintahan monarki lainnya.

Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, simak uraian berikut.

Pengertian Monarki Parlementer

Ilustrasi monarki parlementer (Unsplash)

Mengutip buku berjudul Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, DPR, DPRD & DPD, monarki parlementer adalah sebuah sistem negara di mana raja atau ratu memiliki peran seremonial sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan eksekutif sehari-hari berada di tangan para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.

Pemerintahan dalam monarki parlementer bertanggung jawab kepada parlemen yang merupakan badan legislatif yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih oleh pemilihan umum.

Monarki parlementer menggabungkan unsur monarki dan unsur demokrasi parlementer di mana rakyat memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan negara melalui wakil-wakil yang mereka pilih.

Ciri-Ciri Monarki Parlementer

Ciri-ciri monarki parlementer mencerminkan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara kepala negara, pemerintahan, dan badan legislatif. Berikut ini adalah berbagai ciri yang khas dari monarki parlementer:

1. Raja sebagai Kepala Negara, tetapi Bukan Kepala Pemerintahan

Dalam monarki parlementer, raja atau ratu adalah kepala negara yang memiliki peran seremonial. Mereka sering melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang bersifat simbolis, seperti upacara kenegaraan, penghargaan, dan perwakilan negara di luar negeri.

Namun, mereka tidak memiliki kekuasaan eksekutif dan tidak terlibat dalam keputusan pemerintah sehari-hari.

2. Pemerintahan di Tangan Para Menteri

Kekuasaan eksekutif dan pelaksanaan kebijakan negara berada di tangan para menteri yang dipilih oleh perdana menteri.

Para menteri ini membentuk kabinet dan bertanggung jawab atas berbagai departemen dan aspek pemerintahan, seperti keuangan, pertahanan, dan pendidikan.

3. Memiliki Parlemen sebagai Badan Legislatif

Monarki parlementer memiliki parlemen sebagai badan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan.

Parlemen terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Mereka adalah perwakilan rakyat yang bertugas mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan negara.

4. Para Menteri Bertanggung Jawab pada Parlemen

Para menteri dalam monarki parlementer bertanggung jawab kepada parlemen.

Mereka harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan pemerintahan kepada anggota parlemen serta dapat diawasi, diperiksa, dan mendapatkan persetujuan dari parlemen dalam hal-hal yang penting.

Monarki parlementer adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan unsur monarki dengan demokrasi parlementer.

Dalam sistem ini, raja atau ratu memegang peran seremonial sebagai kepala negara, sementara pemerintahan sehari-hari dan pelaksanaan kebijakan negara berada di tangan para menteri yang bertanggung jawab pada parlemen.