Pengertian Musyawarah dan Mufakat, Fondasi Kehidupan Bermasyarakat yang Rukun
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJelaskan pengertian musyawarah dan mufakat! Permintaan sederhana ini sering kali muncul ketika membicarakan nilai dasar kehidupan bermasyarakat.
Hal ini disebab kedua istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan cara manusia hidup berdampingan, mengelola perbedaan, serta mencapai kesepakatan yang menumbuhkan kedamaian.
Dalam berbagai kesempatan, musyawarah dan mufakat tidak hanya dipandang sebagai konsep formal dalam sistem kenegaraan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya serta tradisi yang terus diwariskan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman.
Pengertian Musyawarah dan Mufakat
Pengertian musyawarah dan mufakat kerap diajukan ketika membahas nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dikutip dari laman p2k.stekom.ac.id, mengungkapkan bahwa musyawarah berasal dari kata syawara dalam bahasa Arab yang bermakna berunding, mengemukakan pendapat, ataupun menyampaikan sesuatu dalam sebuah pertemuan.
Dalam tata negara Indonesia maupun dalam kehidupan sosial modern, istilah ini dikenal pula dengan sebutan permusyawaratan.
Oleh karena itu, musyawarah dapat dipahami sebagai proses bersama yang dilakukan dengan sikap rendah hati untuk mencari jalan keluar dari persoalan, sehingga lahir keputusan kolektif yang berfungsi menyelesaikan urusan keduniawian.
Sementara itu, mufakat adalah kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah, di mana semua pihak yang terlibat setuju terhadap hasil pembahasan tanpa adanya paksaan.
Dengan kata lain, mufakat merupakan hasil dari musyawarah yang diterima secara sadar dan adil.
Seiring perkembangan zaman, musyawarah sering dikaitkan dengan dunia politik serta demokrasi, bahkan keduanya sulit untuk dipisahkan karena musyawarah menjadi prinsip penting dalam sistem demokrasi.
Dalam demokrasi Pancasila, misalnya, pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat agar semua pihak merasa dilibatkan.
Jika perundingan menghadapi kebuntuan yang panjang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemungutan suara.
Di banyak negara demokrasi, voting cenderung lebih sering digunakan karena dianggap praktis, efisien, dan sederhana dibandingkan musyawarah yang memerlukan waktu lebih panjang serta melibatkan pembahasan mendetail.
Akibatnya, voting kerap dipandang identik dengan demokrasi, padahal pada hakikatnya voting hanyalah salah satu mekanisme dalam sistem demokrasi untuk menentukan pendapat ketika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan.
Walaupun begitu, musyawarah dan mufakat tetap menyimpan nilai luhur yang lebih dalam daripada sekadar cara teknis mengambil keputusan.
Hal ini karena musyawarah mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan, sedangkan mufakat menegaskan perlunya menerima hasil secara ikhlas.
Selain itu, keduanya menumbuhkan keterbukaan dalam menyampaikan gagasan serta kesediaan mendengarkan orang lain.
Dengan demikian, musyawarah dan mufakat tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan, tetapi juga menjadi sarana menjaga keharmonisan sosial.
Melalui musyawarah yang berakhir dengan mufakat, setiap suara memperoleh kesempatan untuk didengar, setiap gagasan diberi ruang untuk dipertimbangkan, dan setiap keputusan lahir dari semangat mengutamakan kepentingan bersama.
Oleh sebab itu, musyawarah dan mufakat tidak sekadar prosedur formal, melainkan cerminan kebijaksanaan yang terus dibutuhkan dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman. (DANI)
Baca juga: Penjelasan Pendapat Auguste Comte tentang Ilmu Kemasyarakatan