Pengertian Politik Etis, Latar Belakang, dan Kebijakannya

Ilustrasi pengertian politik etis, sumber foto: Süleyman Şahan by pexels.com

Pengertian politik etis adalah politik kolonial Hindia Belanda yang berlangsung selama empat dekade. Kebijakan ini sebagai bentuk reaksi tuntutan protes dari ditetapkannya kebijakan tanam paksa yang dilayangkan oleh Van Deventer tahun 1901.

Kebijakan ini berupa program kewajiban moral menyejahterakan jajahan. Pemberlakuan politik etis sendiri dipelopori oleh Brooshooft dan Conrad Theodor Van Deventer sebagai ahli hukum Belanda.

Dikutip dari buku Pengetahuan Sosial Sejarah 2 karya Drs. Tugiyono Ks dkk, berikut ini penjelasan lengkap tentang politik etis.

Pengertian Politik Etis

Ilustrasi pengertian politik etis, sumber foto: SevenStorm JUHASZIMRUS by pexels.com

Pengertian politik etis adalah politik kolonial Hindia Belanda yang berlangsung selama empat dekade. Gerakan politik etis ini dipelopori oleh Van Deventer pada tahun 1899.

Van Deventer mengusulkan kepada pemerintah kerajaan Belanda agar sebagian keuntungan yang diperoleh diberikan pada Indonesia. Keuntungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk memajukan pengairan (irigasi), pemindahan penduduk dan memajukan pendidikan.

Politik etis ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1901 oleh Pemerintah Belanda. Ternyata pelaksanaan politik etis tidak semudah yang dicita-citakan para penganjurnya.

Bukannya memberikan keuntungan bagi pihak Indonesia juga. Politik etis justru diabdikan untuk kepentingan politik kolonial Hindia Belanda.

Latar Belakang Politik Etis

Kebijakan tanam paksa yang diterapkan Van Den Bosch membawa kesengsaraan bagi Hindia Belanda. Sedangkan para pemilik tanah mengalami kerugian yang cukup besar karena kewajiban menyediakan 20% tanahnya untuk dikuasai Belanda.

Parahnya jika pribumi yang tidak memiliki tanah wajib bekerja kepada Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Hal ini tentu membuat kualitas hasil tanaman menurun dan menimbulkan permasalahan kelaparan.

Kondisi ini tentu menimbulkan kecaman dari warga Belanda yang menganggap kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Kemudian Van Deventer menjelaskannya bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia yang hasilnya justru dinikmati Belanda.

Gagasan ini akhirnya mendapat dukungan dari Ratu Wilhelmina yang menyebutkan dalam pidatonya terkait kesengsaraan tanah jajahan tahun 1901. Kemudian hadirlah kebijakan baru dengan diterapkannya politik etis.

Kebijakan Politik Etis

Kebijakan politik etis ini memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

Pengertian politik etis tersebut semakin menjelaskan bahwa dengan adanya politik etis dapat membantu meringankan kesengsaraan rakyat Indonesia. Berkat politik etis juga, dapat memunculkan golongan elit baru yaitu kaum terdidik yang memajukan Indonesia. (DSI)