Penyimpangan Sistem Tanam Paksa dan Dampaknya bagi Petani

Ilustrasi sistem tanam paksa. Sumber foto: pexels/Michael Burrows.

Penyimpangan sistem tanam paksa memiliki dampak yang kurang baik untuk petani. Dikutip dalam buku Kreatif Tematik Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan karya Rumiyati dan Tatang, sistem tanam paksa pertama kali dikenalkan di wilayah Jawa. Setelah itu dikembangkan secara meluas ke daerah-daerah luar Jawa.

Lebih lanjut Rumiyati dan Tatang menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya sistem tanam paksa oleh Jendral Van Den Bosh adalah untuk mengisi uang kas negara Belanda. Selain itu, juga digunakan untuk membiayai perang dan membayar hutang yang dilakukan oleh Belanda.

Untuk mengetahui penyimpangan sistem tanam paksa, simak uraian di bawah ini.

Penyimpangan Sistem Tanam Paksa

Ilustrasi penyimpangan sistem tanam paksa. Sumber foto: pexels/Ravi Kant.

Sistem tanam paksa berawal dari asumsi bahwa desa-desa di pulau Jawa memiliki hutang sewa tanah kepada pemerintah. Akhirnya Van Den Bosh membuat aturan bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya, minimal 20 persennya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa, seperti tanaman tebu, kopi, dan nira.

Selain menggunakan sebagian tanahnya untuk menanami tanaman sesuai perintah gubernur, warga juga diminta menggunakan sebagian waktunya untuk bekerja di Pemerintah.

Dengan mengikuti sistem atau aturan tanam paksa tersebut, desa dianggap mampu melunasi hutang pajaknya. Jika pendapatan desa untuk ekspor lebih banyak dari pada biaya pajak tanah, maka warga akan mendapatkan uang kelebihannya.

Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya atau hasilnya kurang dari biaya pajak tanah, maka warga harus membayar kekurangannya dari sumber-sumber yang lain.

Dampak Penyimpangan Sistem Tanam Paksa Bagi Petani

Terdapat banyak dampak negatif atau dampak yang merugikan petani pribumi, ketika sistem tanam paksa tersebut diberlakukan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, jika hasil yang didapatkan lebih sedikit daripada kebutuhan biaya membayar pajak, maka petani diwajibkan membayarnya dari sumber-sumber yang lain.

Tentu hal tersebut memebuat petani merasa tertekan, tidak mendapatkan keuntungan, dan melemahkan keadaan ekonomi. Sehingga kelaparan dan kemiskinan menyerang warga pribumi.

Selain itu, pada waktu itu kematian yang menimpa penduduk pribumi sulit dibendung. Selain karena faktor kelaparan juga bersamaan dengan adanya wabah yang menyerang desa-desa. Sehingga penderitaan pribumi semakin berat.