Perbedaan Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945

Ilustrasi Apa Perbedaan Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Unsplash/Bimbingan Islam

Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Pertanyaan ini sering muncul ketika membahas sejarah awal pembentukan dasar negara Indonesia.

Pada masa awal pembentukan negara Indonesia yang merdeka, para pendiri bangsa berupaya merumuskan dasar negara yang mampu mencerminkan identitas dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Apa Perbedaan Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Ilustrasi Apa Perbedaan Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Unsplash/Inna Safa

Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Meski Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 merumuskan dasar-dasar negara yang sama, terdapat perubahan signifikan pada sila pertama.

Pada Pembukaan UUD 1945, frasa ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dihapus dan digantikan dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Piagam Jakarta adalah hasil dari sidang Panitia Sembilan yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 22 Juni 1945.

Piagam ini menjadi rancangan awal dari dasar negara Indonesia yang merdeka, dan mengandung lima sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

Dalam rumusan tersebut, sila pertama secara eksplisit menyebutkan ‘kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.

Kalimat ini merupakan cerminan dari aspirasi sebagian tokoh yang ingin agar Islam mendapat tempat yang jelas dalam dasar negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (18 Agustus 1945)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang pada 18 Agustus 1945.

Dalam sidang ini, salah satu agenda penting adalah pembahasan mengenai dasar negara. Setelah melalui diskusi yang mendalam, diputuskan untuk mengubah rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta.

Rumusan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945

Rumusan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Mengutip situs unud.ac.id, ada seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945.

Perwira tersebut menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan AL Jepang sangat berkeberatan dengan salah satu bagian dalam Pembukaan UUD.

Bagian tersebut berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Wakil-wakil umat tersebut sadar bagian kalimat itu tidak mengikat umat, tetapi dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara adalah diskriminasi terhadap golongan minoritas.

Bung Hatta adalah negarawan yang mempunyai keterampilan memahami yang sangat baik dan tidak butuh waktu lama untuknya memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut.

Hatta memutuskan untuk membahas masalah itu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Sebelum sidang dimulai, diadakan pertemuan pendahuluan yang menyepakati untuk mengganti kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dengan kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia dan memastikan bahwa dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang agama dan kepercayaan.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan, sehingga diperlukan sebuah dasar negara yang inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan mengganti sila pertama menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, para pendiri bangsa berupaya untuk menghindari potensi perpecahan dan memastikan bahwa negara Indonesia berdiri di atas prinsip toleransi dan kebhinekaan.

Perubahan itu mencerminkan upaya para pendiri bangsa untuk menciptakan landasan negara yang inklusif dan mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam.

Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Meskipun tampak sederhana, menggambarkan upaya para pendiri bangsa dalam menyusun landasan yang kokoh bagi negara yang pluralistik dan inklusif. (Mey)

Baca juga: Usulan Dasar Negara Moh. Yamin yang Disampaikan sebelum Pencetusan Pancasila