Perjanjian Salatiga: Sejarah Terbaginya Wilayah Kerajaan Mataram

Ilustrasi perjanjian salatiga. Foto: wikipedia.org

Perjanjian Salatiga terjadi pada 17 Maret 1757 di Gedung Pakuwon, Jalan Brigjen Sudiarto, No. 1, Salatiga, Jawa Tengah. Kesepakatan ini melibatkan para pewaris Mataram serta VOC.

Berikut penjelasan tentang sejarah Perjanjian Salatiga, isi, hingga dampaknya yang perlu dipelajari.

Sejarah Perjanjian Salatiga, Isi, dan Dampaknya

Ilustrasi perjanjian salatiga. Foto: wikipedia.org

Seperti dilansir fahum.umsu.ac.id, Perjanjian Salatiga merupakan kesepakatan yang ditandatangani VOC dan para pewaris Mataram yaitu Hamengkubuwono I, Raden Mas Said, dan Pakubuwono III. Penandatanganan terjadi di Gedung Pakuwon, Salatiga, tanggal 17 Maret 1757.

Setelah wafatnya Sultan Agung, terjadilah pergolakan besar di Mataram. Pewaris tahta Sultan Agung yaitu Amangkurat II, sudah bekerja sama dengan pihak VOC guna meredam salah satu pemberontakan. Sejak saat itu pula, VOC ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Mataram.

Pemberontakan yang terkenal dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi pada 1746. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir tanggal 13 Februari 1755 dengan adanya Perjanjian Giyanti.

Ini merupakan perjanjian damai antara VOC dengan Mangkubumi yang mengatur pembagian wilayah serta kedudukan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.

Kemudian Pangeran Mangkubumi akhirnya memimpin Kesultanan Yogyakarta dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, adanya Perjanjian Giyanti memicu kekecewaan Raden Mas Said. Ia pun terus melakukan pemberontakan terhadap VOC, Hamengkubuwono I, dan Pakubuwono III.

Serangan yang dilakukan terus menerus oleh Raden Mas Said membuat VOC kewalahan dan akhirnya menawarkan jalan damai. Raden Mas Said pun menerima tawaran itu dan kemudian dilakukan Perjanjian Salatiga.

Demikian sejarah singkat Perjanjian Salatiga. Selanjutnya, mari pelajari isi dan dampaknya lewat ulasan ini.

1. Isi Perjanjian Salatiga

Pengangkatan Raden Mas Said menjadi Pangeran Miji yang statusnya setingkat dengan raja-raja di Jawa.

Pangeran Miji tak diperkenankan duduk di singgasana atau dampar kencana.

Tak boleh memiliki balai witana.

Pangeran Miji mempunyai hak melaksanakan acara penobatan raja juga menggunakan seluruh perlengkapan raja.

Tak diperbolehkan mempunyai alun-alun, sepasang ringin kembar, juga melakukan hukuman mati.

Pemberian tanah lungguh dengan luas 4.000 cacah yang meliputi Nglaroh, Matesih, Kaduwang, Haribaya, Wiroko, Sembuyan, Honggobayan, Kedu, Gunungkidul, Pajang sebelah Utara dan Selatan.

2. Dampak Perjanjian Salatiga

Perjanjian Salatinga membuat VOC mampu meredam konflik internal yang terjadi di Kerajaan Mataram. Meski begitu, akhirnya Kerajaan Mataram harus terpecah menjadi tiga kekuasaan dengan pimpinan masing-masing. Adanya perjanjian ini juga membuat harapan Mangkunegara I untuk menyatukan tahta Mataram menjadi satu kekuasaan tunggal pupus.

Demikian ulasan tentang Perjanjian Salatiga dan sejarah terbaginya wilayah Kerajaan Mataram. Kendati VOC akhirnya mampu meredam konflik di internal kerajaan, adanya perjanjian ini membuat Mataram tak bisa bersatu di bawah satu kekuasaan. (DN)