Perkembangan Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. Sumber: Unsplash

Perkembangan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin cenderung mengalami banyak masalah. Salah satunya inflasi yang tinggi.

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh P.N.H. Simanjuntak, sejak diberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden, sistem demokrasi terpimpin mulai diterapkan di Indonesia. Pengertian "terpimpin" dalam UUD 1945 adalah dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Simak pembahasan mengenai perkembangan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dalam ulasan di bawah ini.

Perkembangan Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Ilustrasi Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. Sumber: Unsplash

Ketika masa demokrasi terpimpin, pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah ekonomi yang sudah terjadi sejak Demokrasi Parlementer.

Kala itu, presiden terjun secara langsung untuk mengatur perekonomian dalam sistem ekonomi terpimpin.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam perkembangan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, antara lain:

1. Devaluasi Mata Uang

Nilai mata uang diturunkan oleh pemerintah pada 24 Agustus 1959. Devaluasi tersebut dilakukan pada uang Rp1000 menjadi Rp100 dan Rp500 menjadi Rp50. Pemerintah juga membekukan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000.

Tujuan dari kebijakan devaluasi serta pembekuan simpanan tersebut adalah untuk mengurangi peredaran uang demi perbaikan keuangan dan perekonomian negara.

2. Pembentukan Depernas

Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas berlandaskan Undang-undang No 80 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958.

Deparnas diketuai oleh Mohammad Yamin dan mempunyai 50 anggota. Secara resmi, anggota-anggota dewan dilantik oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959.

Tugas Deparnas ialah untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional berencana dan menilai pelaksanaannya.

Depernas kemudian berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana pada 26 Juli 1960 untuk tahun 1961-1969. Rancangan tersebut disetujui MPRS serta ditetapkan dalam Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960.

Tahun 1963 Depernas berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Tugasnya menyusun rencana pembangunan secara nasional dan daerah untuk jangka panjang dan pendek, sampai menilai hasil kerja mandataris MPRS.

3. Deklarasi Ekonomi

Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi atau Dekon pada 28 Maret 1963 di Jakarta. Dekon adalah strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuannya adalah demi menciptakan ekonomi nasional yang demokratis serta bebas dari imperilaisme untuk kemajuan ekonomi.

Sayangnya pada September 1963, Presiden menunda pelaksanaan Dekon karena berkonsentrasi pada konfrontasi Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil menggembirakan.

Demikian pembahasan mengenai perkembangan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. (LAU)