Program Kerja Kabinet Djuanda serta Keberhasilan dan Masa Berakhirnya
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKabinet Djuanda adalah kabinet yang berkuasa di masa demokrasi liberal. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawijaja. Adapun salah satu program kerja Kabinet Djuanda adalah menormalisasi keadaan Indonesia.
Aman dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959 menyebutkan bahwa Kabinet Djuanda disebut sebagai Zaken kabinet, karena terdiri dari menteri-menteri yang ahli dalam bidangnya.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar program kerja Kabinet Djuanda, simak selengkapnya dalam artikel berikut.
Program Kerja Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda adalah kabinet adalah kabinet ketujuh yang memimpin pada masa demokrasi liberal. Masa kerja Kabinet Djuanda mulai dari September 1957 sampai Juli 1959. Adapun pemimpin dari Kabinet Djuanda adalah Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja.
Kabinet Djuanda bekerja di masa yang cukup sulit, karena bertepatan dengan permasalahan Irian Barat serta kondisi ekonomi yang memburuk. Adapun beberapa program kerja Kabinet Djuanda adalah:
Pembentukan dewan nasional.
Menormalisasi kondisi Republik Indonesia.
Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya dan mempercepat proses pembangunan.
Melancarkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Keberhasilan Kabinet Djuanda
Selama berkuasa, Kabinet Djuanda tentu memiliki beberapa keberhasilan. Salah satu keberhasilan Kabinet Djuanda yang terkenal adalah disepakatinya Deklarasi Djuanda.
Isi dari deklarasi tersebut adalah aturan mengenai batas perairan Indonesia yang sebelumnya dianggap mengancam keamanan dalam negeri. Berdasarkan deklarasi tersebut, dinyatakan bahwa wilayah laut dan daratan NKRI adalah satu kesatuan.
Selain itu, terdapat sejumlah keberhasilan Kabinet Djuanda lainnya, antara lain:
Proses pembentukan dewan nasional yang bertujuan untuk menyalurkan serta menampung pertumbuhan dan kekuatan dalam masyarakat dengan presiden selaku ketuanya. Dewan nasional juga menjadi kekuatan utama dalam demokrasi terpimpin.
Melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) yang bertujuan untuk mencegah pertikaian di daerah, termasuk Irian Barat.
Kejatuhan Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda berakhir usai adanya Dekrit 5 Juli 1959. Hal itu juga menandai mulainya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Di samping itu, terdapat hal lain yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Djuanda, antara lain:
Krisis ekonomi dan keuangan.
Banyaknya kepentingan antar golongan serta partai politik di dalam pemerintahan.
Kegagalan dalam menghadapi pergolakan di daerah.
Banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan pemerintah tidak konsisten dalam menjelaskan tugasnya.
Demikian beberapa informasi mengenai program kerja Kabinet Djuanda. [ENF]