Program Politik Etis dan Sejarahnya

Program Politik Etis. Foto Hanya Ilustrasi. Sumber Foto: Unsplash.com/Philip Swinburn on Unsplash

Politik etis merupakan salah satu program yang pernah diterapkan oleh bangsa Belanda kepada Indonesia. Lalu sebenarnya program politik etis apa saja dan bagaimana sejarahnya.

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut maka harus kembali menilik jauh ke belakang saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Indonesia. Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut ini.

Program Politik Etis

Program Politik Etis. Foto Hanya Ilustrasi. Sumber Foto: Unsplash.com/Jordan Opel on Unsplash

Dikutip dari buku Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam karya Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Universitas Sanata Dharma (2018), program politik etis yang dilakukan Belanda di Indonesia menekankan pada tiga bidang utama.

Tiga bidang tersebut adalah bidang pertanian, pendidikan dan juga pemindahan penduduk atau biasa dikenal dengan emigrasi.

Sebenarnya program politik etis bermula dari kritik yang dilontarkan oleh beberapa tokoh Belanda, seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer, yang menilai bahwa Belanda memiliki utang kehormatan kepada rakyat Hindia Belanda.

Mereka menulis artikel di majalah De Gids pada tahun 1899 yang mengungkapkan bahwa Belanda telah mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di Hindia Belanda untuk kepentingan sendiri.

Ratu Wilhelmina, yang naik tahta pada tahun 1898, merespon kritik tersebut dengan mengeluarkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. Kebijakan ini berisi tiga program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi.

1. Bidang Pertanian

Irigasi adalah program pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, seperti pembuatan waduk, saluran air, jalan, jembatan, dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

2. Bidang Edukasi

Edukasi adalah program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf dan mencetak generasi muda yang terdidik dan terampil.

Program ini meliputi pembukaan sekolah-sekolah rakyat, sekolah lanjutan, sekolah guru, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan lain-lain.

3. Bidang Pemindahan Penduduk

Emigrasi adalah program pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat, seperti dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan mengembangkan daerah-daerah baru.

Politik etis ternyata membawa dampak positif dan negatif bagi Hindia Belanda. Dampak positifnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat, terciptanya kesempatan kerja, berkembangnya kesadaran nasional, dan munculnya tokoh-tokoh pergerakan nasional.

Dampak negatifnya adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya alam oleh Belanda, timbulnya masalah sosial akibat emigrasi, dan munculnya perlawanan rakyat terhadap kolonialisme.

Baca juga: Silsilah Raja Kerajaan Tarumanegara dan Latar Belakangnya

Demikian adalah pembahasan mengenai program politik etis dan sejarahnya yang pernah diterapkan Belanda ke Indonesia. (WWN)