Proses Perumusan Undang-Undang Dasar 1945

Ilustrasi Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Pexels/Dio Hasbi Saniskoro

Proses perumusan Undang-undang Dasar 1945 dimulai pada masa sidang BPUPKI adalah sebuah materi uang ada dalam mata pelajaran PKN atau sejarah. Materi ini mempelajari usaha pembentukan negara Indonesia setelah adanya perang dunia.

BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk menarik dukungan rakyat Indonesia saat terdesak dalam Perang Dunia II.

Proses Perumusan Undang-Undang Dasar 1945

Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Pexels/ahmad syahrir

Berikut adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan artikel ilmiah berjudul Proses Perumusan UUD 1945 sebagai Konstitusi Tertulis dan Amandemen UUD dalam Perspektif Hukum Tata Negara oleh Pujilestari, Y.

Terdapat berbagai peristiwa dalam proses perumusan UUD 1945.

1. Pembentukan BPUPKI

BPUPKI dibentuk dan dilantik pada tanggal 28-29 Mei 1945. Pembentukan badan ini membuat bangsa Indonesia memiliki kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu persiapannya dapat berupa mempersiapkan Undang-Undang Dasar yang berisi dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia.

2. Sidang BPUPKI

Sidang pertama fokus pada pembahasan dasar negara. Dalam sidang ini muncul tiga usulan dasar negara dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pembagian wilayah Indonesia. Dalam sidang ini dibentuk Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan awal dasar negara.

3. Pembubaran BPUPKI

BPUPKI dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya dan digantikan oleh PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan langkah-langkah menuju kemerdekaan Indonesia.

PPKI berwenang untuk menerima pemindahan kekuasaan dan kedaulatan. PPKI juga mengesahkan serta menetapkan Undang-Undang Dasar yang telah merdeka dan berdaulat yang kemudian hari.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945.

UU ini dibentuk sebagai keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai pancasila dijelaskan di dalam UUD 1945. Nilai dasar yang bersifat tetap dijabarkan secara berkala untuk merespon perubahan zaman.

Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari dibentuknya BPUPKI. UUD 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar hukum bernegara untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Fia)

Baca juga: Kendala Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Global yang Dinamis