Ragam Dampak Perjanjian Renville bagi Pemerintahan Indonesia

Ilustrasi dampak Perjanjian Reville (pexels)

Sebagai perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, terdapat berbagai dampak Perjanjian Renville bagi pemerintahan Indonesia

Mengutip situs munasprok.go.id, Perjanjian Renville diambil dari nama tempat perjanjian tersebut diadakan. Renville merupakan kapal pengangkut Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Apa saja dampak Perjanjian Renville bagi pemerintahan Indonesia? Simak uraian berikut.

Dampak Perjanjian Renville untuk Indonesia

Ilustrasi dampak Perjanjian Renville (Pexels)

Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 8 Desesember 1947 dan baru ditandatangani sebulan setelahnya. Dalam perjanjian tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sjarifuddin.

Berikut adalah beberapa dampak utama bagi pemerintahan Indonesia yang timbul setelah perjanjian tersebut:

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera

Pada masa pasca-kemerdekaan Indonesia, terjadi perjuangan yang berkelanjutan untuk mencapai bentuk negara yang stabil dan representatif.

Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang direncanakan akan terbentuk dengan segera.

2. Republik Indonesia sebagai negara bagian dalam RIS

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam RIS. Hal ini mencerminkan keinginan untuk menjaga kesatuan Indonesia, namun juga memberikan ruang otonomi bagi entitas-entitas yang ada di dalamnya.

3. Belanda dan dominasinya sebelum terbentuknya RIS

Sebelum RIS terbentuk, Belanda tetap menguasai seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda secara politik dan militer menjalankan kendali atas berbagai wilayah di kepulauan ini.

4. Batasan wilayah Indonesia yang diakui Belanda

Pada masa ini, Belanda mengakui hanya beberapa wilayah di Indonesia sebagai bagian dari RIS, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra.

5. Garis Van Mook sebagai pemisah wilayah Indonesia dan Belanda

Untuk memisahkan wilayah kekuasaan Indonesia dan Belanda, digunakan garis demarkasi yang dikenal sebagai Garis Van Mook. Garis ini menjadi pembatas yang jelas antara kedua entitas tersebut.

6. Penarikan mundur tentara Indonesia dari wilayah kekuasaan Belanda

Sebagai bagian dari proses menuju pembentukan RIS, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur.

7. Rencana pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Raja Belanda sebagai kepala

Dalam rencana pembentukan RIS, diusulkan akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Raja Belanda sebagai kepala negara.

8. Pelaksanaan plebisit untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS

Dalam upaya mencapai kesepakatan yang adil dan demokratis, diadakan plebisit atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah-wilayah yang termasuk dalam RIS.

9. Pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS

Selain itu, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dewan ini akan bertugas merumuskan konstitusi dan kerangka pemerintahan RIS yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat Indonesia

Dampak Perjanjian Renville bagi pemerintahan Indonesia adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menggantikan Republik Indonesia.

Perjanjian ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan dan memberikan pelajaran berharga mengenai kompleksitas diplomasi dan negosiasi dalam menentukan nasib sebuah negara.