Sejarah Dekrit 5 Juli 1959 dan Dampak Positifnya

Ilustrasi sejarah dekrit 5 Juli 1959. Sumber foto: Unsplash

Sejarah Dekrit 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Ir. Soekarno dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstitusi dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD Sementara pada tahun 1950.

Untuk mengatasi ketidakstabilan politik serta kegagalan konstitusi dalam menetapkan UUD baru, akhirnya Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk memberlakukan UUD 1945. Penjelasan lebih lengkap mengenai sejarah dan dampaknya, simak di bawah ini.

Sejarah Dekrit 5 Juli 1959

Ilustrasi dekrit 5 Juli 1959. Sumber foto: Unsplash

Pada 5 Juli 1959, Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit pertama dalam sejarah NKRI, yang dikenal sebagai Dekrit Presiden. Isinya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dikutip dari situs Kebudayaan Kemdikbud, pengeluaran dekrit atau ketetapan ini dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konsitusi dalam menetapkan UUD baru, yang menjadi pengganti UUDS 1950.

Salah satu alasan mengapa UUDS 1950 perlu diganti adalah sering terjadi pergantian kabinet pemerintahan, yang akhirnya menimbulkan ketidakstabilan dalam politik. Karena itu, Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dengan tujuan menyelamatkan negara.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah mulai memberlakukan UUD 1945. Akibatnya, Indonesia pun menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Dirangkum dari buku Sejarah Hukum Indonesia milik Sutan Remy Sjahdeini, isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Membubarkan Konstitusi

• Kembali menetapakan UUD 1945

• Mengahapus UUD 1950

• Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sekaligus Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dampak Positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 berhasil menimbulkan sejumlah dampak, baik positif atau negatif untuk negara. Apa saja dampaknya? Berikut penjelasannya:

1. Dampak Positif

• Menyelamatkan NKRI dari perpecahan sekaligus ketidakstabilan politik yang terjadi dalam jangka waktu panjang.

• Memberi pedoman yang jelas bagi NKRI, sehingga bermanfaat untuk keberlangsungan negara.

• Membentuk suatu lembaga paling tinggi negara berupa MPRS dan DPAS, yang selama masa Demokrasi Parlemen pembentukannya selalu tertunda.

2. Dampak Negatif

• Dekrit 5 Juli 1959 memberikan kekuasaan yang cukup besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya.

• UUD 1945 yang seharusnya menjadi pedoman justru tidak dilaksanakan dengan murni. Bhkan, UUD 1945 bagi penyelenggara pemerintah dan pelaksanaannya hanya menjadi slogan kosong,

• Memberikan peluang untuk militer terjun ke dunia politik. Hal ini dibuktikan dengan Angkatan Darat yang disegani oleh masyarakat, setelah Dekrit Presiden keluar.

Demikian penjelasan mengenai sejarah dan dampak Dekrit Presiden 1959. Semoga membantu! (RN)