Setiap Orang Diberi Hak dan Kebebasan dalam Musyawarah Pasal Berapa? Cek di Sini
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMusyawarah telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang menunjukkan partisipasi dalam mengambil keputusan. Namun, seringkali timbul pertanyaan terkait setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal berapa?
Mengutip Jurnal Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat, dan Nilai-Nilai Keadian Bermartabat, Rizky P., (2022: 52), meskipun telah dilindungi oleh konstitusi, kebebasan berpendapat di Indonesia masih sering disalahgunakan.
Setiap Orang Diberi Hak dan Kebebasan dalam Musyawarah Pasal Berapa?
Setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 E (3), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses musyawarah, tanpa adanya tekanan atau pembatasan. Musyawarah juga harus berlangsung secara adil dan terbuka.
Musyawarah tidak hanya berlaku pada lambada tinggi negara, melainkan juga linkup yang lebih kecil, seperti tingkat RT, organisasi sekolah, komunitas pemuda, hingga forum-forum sosial lainnya.
Mengutip Buku Pendidikan Kewarganegaraan, PNH Simanjuntah S.H., (89), Dalam Pasal 3 UU No.9 Tahun 1998, kebebasan berpendapat di depan masyarakat umum harus berlandaskan pada asas-asas berikut ini, yaitu:
Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
Asas musyawarah dan mufakat;
Asas kepastian hukum dan keadilan;
Asas proporsionalitas;
Asas manfaat.
Namun, dewasa ini banyak pihak yang menyalahgunakan hak berpendapat dan musyawarah untuk kepentingan pribadi. Beberapa pihak juga sering kali memaksakan kehendaknya kepada anggota musyawarah yang lain.
Oleh sebab itu, nilai-nilai konstitusional terkait hak dan kewajiban ini harus tetap dijaga dalam setiap aspek kehidupan demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
Sebagai generasi muda, telah menjadi sebuah kewajiban untuk kembali menegakkan keadilan dalam musyawarah. Nilai-nilai yang baik ini, harus ditanamkan sejak dini agar tidak kehilangan tujuan aslinya.
Jadi, setiap orang diberi hak dan kebebasan dalam musyawarah hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 E (3). Melalui ketentuan tersebut, diharapkan setiap warga negara Indonesia bisa menerapkannya dengan adil dan bijaksana. (Nab)
Baca Juga: Kebebasan dalam Beragama Dijamin dalam UUD 1945 Pasal Berapa? Ini Jawabannya