Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer memiliki perbedaan dari periode pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, informasi mengenai sistem dan struktur yang ada perlu diketahui guna menambah wawasan akan sejarah Indonesia.
Demokrasi parlementer merupakan sistem yang kekuasaan politiknya berpusat pada parlemen yang dipilih oleh rakyat. Pada sistem ini rakyat akan memilih parlemen melalui pemilihan umum dan anggota yang terpilih akan membentuk pemerintahan.
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer untuk Diketahui
Indonesia sempat menjalankan sistem demokrasi parlementer. Hal ini membuat sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer memiliki perbedaan.
Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Dr. Nur Aisyah, S.H., M.Kn, (2024:48), sistem demokrasi parlemen berlaku pada tahun 1949 setelah Indonesia berubah menjadi negara serikat. Hal tersebut menandai berubahnya sistem pemerintahan Indonesia.
Selama menjalankan sistem demokrasi parlemen, pemerintah memberlakukan konstitusi RIS dan UUD 1950. Cara kerjanya adalah sistem pemerintah parlementer memiliki kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR.
DPR ini dibentuk melalui pemilu multipartai, yang akhirnya menguasai mayoritas kursi DPR sebagai penyelenggara pemerintah negara. Lalu, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau dewan menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Sementara, posisi presiden hanya berperan sebagai kepala negara dan tidak menjadi kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan kepala pemerintahan telah dijabat oleh perdana menteri.
Selain itu, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas. Apabila DPR menilai menteri atau kabinet tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, maka DPR dapat memberikan mosi tidak percaya.
Jika mendapatkan mosi tidak percaya, maka orang atau kabinet secara keseluruhan baru smengundurkan diri. Hal ini membuat Presiden akan menunjuk formatur kabinet yang baru jika kabinet yang lama dibubarkan.
Dalam pelaksanaannya, demokrasi parlementer ini ternyata menimbulkan ketidakstabilan politik, akibat sering bergantinya kabinet dan dewan menteri. Banyak kebijakan yang tidak terlaksana hingga menyebabkan ketidak serasian dalam kabinet.
Sementara, di bidang ekonomi Indonesia juga belum memiliki dasar untuk melaksanakan pembangunan. Dikutip dari buku Perekonomian Indonesia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, (2022:15), awalnya pemerintah hanya menjalankan rehabilitasi struktur perekonomian serta penanggulangan kesulitan keuangan.
Lalu, pada tahun 1951 diperkenalkan suatu kebijakan ekonomi yang dikenal dengan rencana urgensi perekonomian. Progam terseut berbentuk daftar proyek mengenai kebutuhan mendesak dalam menanggulangi kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Kebijakan lainnya yang muncul pada periode demokrasi parlementer adalah mendorong terciptanya lapisan pengusahan nasional atau yang disebut "Kebijakan Banteng". Sejumlah fasilitas disediakan agar pengusaha dapat bangkit dan mampu menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekonomi.
Akibat sistem politik dan ekonomi yang tidak menemukan kestabilan, akhirnya Indonesia pun memilih untuk kembali menjadi negara kesatuan. Sebab, sistem negara kesatuan dinilai lebih cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia.
Itu dia informasi mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Dengan mengetahui informasi tersebut, maka wawasan seputar sistem pemerintahan di Indonesia semakin bertambah. (Haura)
Baca Juga: 5 Peranan Ekonomi Kerakyatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional