Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial Kerajaan Sriwijaya
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem kedatuan sejak kerajaan tersebut berdiri.
Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Pengaruh yang diberikan Kerajaan Sriwijaya kepada Nusantara tidak boleh diragukan lagi, karena berkaitan erat dengan sejarah Nusantara.
Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 karya Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto, simak penjelasan lengkap terkait sistem pemerintahan serta struktur sosial Kerajaan Sriwijaya berikut ini.
Mengenal Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial Kerajaan Sriwijaya
Sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem kedatuan, artinya tempat berkumpul para datu. Datu merupakan orang yang dihormati pada waktu itu, biasa disebut sesepuh.
Sistem tersebut menggambarkan Kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari beberapa provinsi. Provinsi tersebut membentuk perkumpulan yang mana seorang Datu sebagai kepalanya dengan peran Primus Interpares.
Datu di Kerajaan Sriwijaya bukan hanya berperan sebagai ketua, tetapi juga sebagai orang tua yang keberadaannya sangat dihormati. Bukan sembarangan, datu ini dipilih oleh para putra dari keturunan kerajaan sejak waktu ke waktu.
Seorang Datu juga harus punya tingkat sosial dalam lingkungan politik di Kerajaan Sriwijaya. Biasanya pemegang tingkat pertama adalah putra Datu utama Yuwaraja atau Putra Mahkota.
Selanjutnya ada putra bergelar Pratiyuwaraja, kemudian Rajaputra yang tidak memiliki hak apapun dalam kerajaan karena anak dari selir. Jika dari segi sosial ekonomi, Kerajaan Sriwijaya punya aspek terkuat, yaitu aspek kemaritiman.
Menariknya, Kerajaan Sriwijaya memberlakukan aturan di wilayah maritimnya, sehingga lebih cocok menganut kedatuan. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya lebih fokus pada bidang perdagangan serta jaringan yang diperluas hingga ke mancanegara.
Sayangnya sistem pemerintahan yang dianut Kerajaan Sriwijaya tidak sekuat kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Namun Kerajaan Sriwijaya tetap menganut kedatuan hingga membuat kerajaan tersebut semakin berkembang pesat.
Sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem kedatuan yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan. Apalagi Kerajaan Sriwijaya punya aspek terkuat di bidang kemaritiman, sehingga kehidupan sosialnya berkembang pesat.(DSI)