Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal dan Tantangannya

Ilustrasi sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Foto: Pexels.com/Nazar Fadillah Sevtiana

Pada masa demokrasi liberal, pemerintah RI menganut sistem pemerintahan parlementer yang memberi banyak ruang bagi partisipasi publik.

Kondisi ini menciptakan karakteristik unik dan bersejarah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Era ini berlangsung setelah kemerdekaan, di mana sistem pemerintahan yang dianut tidak hanya memengaruhi politik tetapi juga kehidupan sosial masyarakat.

Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Ilustrasi sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Foto: Pexels.com/bima

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal ditandai oleh beberapa aspek penting. Dikutip dari fahum.umsu.ac.id, berikut beberapa elemen kunci tersebut.

1. Kebebasan Individu

Salah satu ciri utama sistem ini adalah kebebasan individu dalam kehidupan politik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk dan bergabung dalam berbagai partai politik.

Banyak partai bermunculan, seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Partai Syarikat Islam, yang menunjukkan keragaman aspirasi politik rakyat.

2. Kekuasaan Pemerintah Terbatas

Dalam sistem demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah diatur secara ketat untuk mencegah dominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan politik, yang dikenal sebagai check and balance.

Dengan demikian, pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan.

3. Partisipasi Politik Seluruh Masyarakat

Era demokrasi liberal juga membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam politik.

Pemilihan umum pertama yang diadakan pada tahun 1955 menunjukkan keanekaragaman partisipasi, dengan banyak individu dan partai yang turut serta. Ini menandakan meningkatnya kesadaran politik di kalangan rakyat.

4. Pemilu yang Tertib dan Rahasia

Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala dan dirahasiakan untuk memberikan ruang bagi semua peserta untuk bersaing secara adil.

Pemilu menjadi momen penting bagi partai-partai untuk mendapatkan kursi di pemerintahan, mencerminkan kehendak rakyat.

5. Pembentukan Hukum oleh Parlemen

Dalam sistem ini, pemerintah dapat membentuk peraturan berdasarkan suara mayoritas di parlemen. Hal ini memungkinkan perubahan kebijakan yang cepat, namun sering kali mengakibatkan ketidakstabilan karena seringnya pergantian kabinet.

Di sisi lain, masa demokrasi liberal di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Salah satu tantangan utama adalah ketidakstabilan pemerintahan, di mana Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet dalam sembilan tahun. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Selain itu, persaingan ketat antar partai politik menyebabkan fragmentasi, menghambat terciptanya koalisi yang solid dan konsensus dalam pengambilan keputusan.

Tantangan lainnya muncul dari aspek sosial dan ekonomi. Kebebasan berpolitik yang tinggi sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya, menciptakan konflik yang tidak produktif antara berbagai kelompok.

Dari segi ekonomi, pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan tidak merata, sehingga banyak program kesejahteraan tidak terwujud secara efektif.

Akibatnya, meskipun demokrasi liberal memberikan ruang bagi partisipasi publik, implementasinya di Indonesia tetap terhambat oleh berbagai masalah yang kompleks.

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal telah mengajarkan banyak hal tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam politik.

Meskipun memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, tantangan seperti konflik antarpihak dan ketidakpastian politik mengemuka.

Baca Juga : 6 Penyebab Revolusi Perancis Singkat dalam Sejarah Dunia