Transmigrasi Politik Etis di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTransmigrasi Politik Etis merupakan salah satu kebijakan pernah yang terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kebijakan tersebut adalah upaya untuk meratakan penduduk dari wilayah Jawa dan Madura ke wilayah Sumatra.
Kebijakan transmigrasi itu sendiri bermula dari pemikiran Van Deventer. Pemikiran tersebut memiliki wujud berupa tulisan berjudul “Een Eereschuld” yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Suatu Utang Kehormatan”.
Kebijakan Politik Etis
Transmigrasi merupakan salah satu program dari kebijakan Politik Etis pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kebijakan Politik Etis itu sendiri berawal dari pemikiran Van Deventer yang berupa tulisan berjudul “Een Eereschuld” dalam majalah Belanda de Gids.
Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Een Eereschuld” memiliki arti sebagai “Suatu Utang Kehormatan”. Pada tulisan tersebut, Van Deventer mengungkapkan bahwa negerinya memiliki utang terhadap Indonesia atas kekayaan yang diperas.
Utang tersebut harus dibayarkan dengan cara memberikan prioritas terhadap kepentingan rakyat pribumi. Seiring perkembangan buah pikir itu, kebijakan Politik Etis pun terbentuk.
Kebijakan Politik Etis memiliki tiga program sehingga kebijakan tersebut sering kali disebut sebagai Trias Van Deventer. Mengutip dari buku Sejarah Pergerakan Nasional, Muttaqin (2015: 62), berikut adalah program Trias Van Deventer.
Irigasi, yakni membangun dan memperbaiki pengairan serta bendungan untuk keperluan pertanian.
Emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
Transmigrasi Politik Etis di Indonesia
Setelah menyimak selintas tentang kebijakan Politik Etis, diketahui bahwa transmigrasi merupakan bagian dari program emigrasi. Secara umum, program transmigrasi merupakan upaya pemerataan penduduk.
Faktanya, transmigrasi Politik Etis di Indonesia juga merupakan hal yang demikian, yakni sebagai upaya pemerataan penduduk. Mengutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia, Poesponegoro (2019: 105), emigrasi adalah bagian dari Politik Etis yang mulai dijalankan pada tahun 1901.
Program transmigrasi pada masa itu berupaya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan Madura menuju Sumatra. Tujuannya, guna mencukupi permintaan tenaga kerja di daerah perkebunan.
Demikian menjadi jelas bahwa transmigrasi Politik Etis merupakan kebijakan yang pernah terjadi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Program tersebut memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan Madura menuju wilayah Sumatra. (AA)