Tujuan Konferensi Ekonomi Februari 1946 beserta Sejarahnya

Ilustrasi tujuan konferensi ekonomi februari 1946. Foto: Mufid Majnun/Unsplash

Tujuan Konferensi Ekonomi Februari 1946 yaitu untuk memperoleh kesepakatan dalam upaya penyelesaian persoalan ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan.

Di awal berdirinya Republik Indonesia, kondisi perekonomian bangsa sangat tidak stabil karena adanya blokade ekonomi oleh Belanda serta inflasi. Oleh sebab itu, rakyat harus berusaha untuk memulihkan perekonomian bersama-sama.

Pada Februari 1946, pemerintah pun menggulirkan beberapa upaya dalam rangka memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Sebagai contoh, melakukan pinjaman nasional, Konferensi Ekonomi, membentuk Badan Perancang Ekonomi, Persatuan Tenaga Ekonomi, hingga Rencana Kasimo.

Pelajari Tujuan Konferensi Ekonomi Februari 1946 dan Sejarahnya

Ilustrasi tujuan konferensi ekonomi februari 1946. Foto: aennnana/Unsplash

Konferensi Ekonomi diadakan di Yogyakarta pada Februari 1946 dan dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Darmawan Mangunkusumo. Agenda pertemuan tersebut adalah menyamakan kebijakan serta persepsi terkait masalah ekonomi yang ada.

Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII oleh Nansy Rahman, tujuan Konferensi Ekonomi Februari 1946, di antaranya:

1. Sejarah Konferensi Ekonomi

Konferensi Ekonomi menjadi salah satu upaya perbaikan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia. Konferensi pertama dilakukan pada 3 Februari 1946 di Kaliurang, Yogyakarta.

Sementara konferensi kedua dilaksanakan di Solo pada 6 Mei 1946 yang membahas lebih luas mengenai permasalahan ekonomi. Sebut saja, tentang pengendalian harga, program ekonomi pemerintah, distribusi, sampai alokasi tenaga manusia.

Dalam konferensi kedua, Wakil Presiden Mohammad Hatta pun memberi saran berhubungan dengan rehabilitasi pabrik gula. Untuk merealisasikan saran tersebut, tanggal 6 Juni 1946 akhirnya dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

2. Tujuan Konferensi Ekonomi

Tujuan Konferensi Ekonomi yaitu untuk mendapatkan kesepakatan bulat dalam rangka menyelesaikan atau menganggulangi permasalahan ekonomi yang mendesak. Sebagai contoh, masalah produksi serta distribusi makanan, sandang, hingga status serta administrasi perkebunan-perkebunan.

Selain itu, tercapai pula kesepakatan bahwa sistem autarki lokal yang merupakan kelanjutan sistem ekonomi perang Jepang, perlahan bakal dihapus dan digantikan sistem desentralisasi.

Kesepakatan lain yang dicapai dalam Konferensi Ekonomi adalah Badan Pengawas Makanan Rakyat diganti menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) dengan harapan kesengsaraan yang dialami rakyat Indonesia bisa teratasi.

BPPM diawasi oleh Kementrian Kemakmuran dan dipimpin oleh Sudarsono. Terbentuknya BPPM disebut-sebut sebagai awal pembentukan Badan Urusan Logistik atau Bulog.

Demikian tujuan Konferensi Ekonomi Februari 1946 serta sekilas sejarahnya. Konferensi tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. (DN)