Konten dari Pengguna

Tujuan PKI Mengeluarkan Isu Dewan Jenderal Terkait dengan PKI

Sejarah dan Sosial
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
11 Mei 2024 22:48 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi tujuan pki mengeluarkan isu dewan jenderal. Sumber: pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi tujuan pki mengeluarkan isu dewan jenderal. Sumber: pixabay
ADVERTISEMENT
Saat terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S terjadi, istilah Dewan Jenderal sempat mencuat. Tujuan PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal terkait dengan PKI, yaitu untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap TNI Angkatan Darat.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Waluyo, istilah Dewan Jenderal dibentuk dewan pimpinan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. PKI kemudian mulai memunculkan berbagai desas-desus yang bersifat negatif mengatasnamakan Dewan Jenderal.

Tujuan PKI Mengeluarkan Isu Dewan Jenderal

Ilustrasi tujuan pki mengeluarkan isu dewan jenderal. Sumber: pixabay
Tujuan PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal, yaitu untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap TNI Angkatan Darat.
Pada masa meletusnya G30S, PKI kerap menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk menghadapi para perwira militer yang dianggap menjadi penghambat berjalannya revolusi.
PKI memberi tuduhan Dewan Jenderal yang terdiri atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang hendak melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober 1965.
Saat isu Dewan Jenderal mencuat dalam rapat yang dipimpin oleh Soekarno tanggal 26 Mei 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat itu, Ahmad Yani, diminta untuk segera memberi klarifikasi yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada Dewan Jenderal di dalam tubuh Angkatan Darat.
ADVERTISEMENT
Ahmad Yani menjabarkan bahwa sanya yang ada di tubuh TNI Angkatan Darat adalah Wanjakti atau singkatan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi dan fungsinya untuk kenaikan pangkat para perwira senior.
Tetapi, pernyataan berbeda disampaikan oleh Brigjen Ahmad Soekendro yang mengatakan bahwa Dewan Jenderal memang ada, tetapi tidak untuk melakukan tindakan kudeta.
Menurut Brigjen Soekendro, Dewan Jenderal mempunyai fungsi dalam melakukan perlawanan politik terhadap PKI. Disebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Jenderal pada saat itu mencapai 25 orang.
Akan tetapi, tokoh utamanya meliputi Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, hingga Brigjen Soekendro. Dilihat dari nama-nama tersebut, memang benar keempat tokoh penting Dewan Jenderal tersebut tidak masuk dalam daftar penculikan G30S.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjutnya, PKI juga menyodorkan Document Gilchrist, yang ditandatangani Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Isi dokumennya ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan local army friend atau tentara lokal dari Indonesia untuk melakukan kudeta.
Kumpulan surat tersebut masih disimpan dalam arsip Churchill di Churchill College, Universitas Cambridge. Beberapa dari dokumen tersebut juga masih tersimpan dalam status yang rahasia.
Munculnya kabar burung yang berhubungan dengan Dewan Jenderal ini juga menjadi pemicu terjadinya Peristiwa G30S.
Demikian penjelasan mengenai tujuan PKI mengeluarkan isu dewan jenderal terkait dengan PKI. (ARH)