Tujuan Politik Etis yang Diberlakukan Belanda di Indonesia
Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.
ยทwaktu baca 2 menit
Tulisan dari Sejarah dan Sosial tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPolitik etis merupakan suatu pemikiran bahwa pemerintah kolonial Belanda memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan politik etis sendiri sangat erat kaitannya dengan balas budi.
Untuk lebi memahami tentang tujuan diberlakukannya politik etis oleh Belanda di Indonesia, simak penjelasannya di bawah ini.
Tujuan Politik Etis Belanda di Indonesia
Robert Van Niel dalam buku berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia menjelaskan bahwa politik etis merupakan orientasi baru dalam hubungan penjajahan yang muncul akibat ketidakpuasan kepada politik yang sedang berjalan.
Penerapan politik etis oleh Belanda di Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang mulia. Di mana politik etis ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pribumi selama masa pendudukan Belanda.
Dalam hal ini, pemerintah Belanda melakukan balas budi serta membayar utang moral kepada Indonesia.
Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah Belanda di antaranya membangun dan memperbaiki irigasi, perbaikan sanitasi, program pemerataan penduduk, serta mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum priyayi.
Namun, politik etis ini jutstru selalu berhubungan dengan kepentingan penguasa dan para elite khusus.
Politik etis sendiri tidak sepenuhnya menghilangkan praktik diskriminasi dan eksploitasi yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi. Justru, kebijakan ini malah terasa makin merugikan masyarakat Indonesia.
Realisasi Tujuan Politik Etis
Meski politik etis memiliki tujuan yang baik, realisasi pelaksanaan politik etis bisa dibilang tidak sesuai dengan tujuan aslinya.
Sebab pada praktiknya, terjadi banyak penyimpangan yang membuat program ini hanya menguntungkan pihak Belanda saja. Di mana Belanda tetap menjalankan eksploitasi kepada Indonesia yang disebut sebagai hidden colonialism atau kolonialisme tersembunyi.
Berikuta dalah beberapa bentuk penyelewengan yang membuat tujuan politik etis tidak bisa terwujud.
Program pendidikan politik etis menunjukkan diskriminasi yang terjadi antara golongan anak pejabat dengan rakyat biasa.
Program irigasi yang hanya dibangun pada kawasan perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dapat dialiri air.
Program emigrasi ke luar Jawa hanya ditujukan pada lokasi pengembangan perkebunan milik Belanda. Di mana rakyat pribumi justru ditempatkan pada kawasan perkebunan milik Belanda untuk dipekerjakan.
Demikianlah penjelasan tentang tujuan politik etis yang perlu diketahui. Semoga informasi di atas bermanfaat! (Ek)