Elite Ojo Dumeh
Sejarawan. Dosen Sejarah Universitas Andalas, Padang.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Yudhi Andoni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarElite ojo dumeh, jangan mentang-mentang lagi berkuasa, terus seenaknya memikirkan perut sendiri. Rakyat kecil ini dibiarkan kelaparan. Kelaparan tidak semata soal isi perut dan beras mahal. Rasa lapar akan keadilan, pelayanan kesehatan, dan rasa aman sebagai warga negara dari kesewenang-wenangan aparat merupakan kebutuhan primer rakyat.
Studi Nico Schulte Nordholt berjudul, “Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan” (1987) memberi bukti. Program pembangunan pemerintah dapat dikatakan sukses bila tingginya peran serta masyarakat. Namun justru perilaku para pejabat dari tingkat pusat sampai daerah yang sementang-mentang lagi berkuasa membuat rakyat enggan berpartisipasi.
Era Orde Baru merupakan salah satu masa emas pembangunan Indonesia. Presiden Soeharto memulai pemerintahannya dengan sistem pembangunan berkelanjutan bernama Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pemerintah dalam jangka 5 tahun berusaha mencapai apa yang telah digariskan dalam Pelita yang merupakan implementasi teknis dari GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
Semasa Pelita Orde Baru, Indonesia mencapai banyak kegemilangan pembangunan. Salah satu capaian penting dari pembangunan Orde Baru adalah swasembada beras pada era 1980an. Keberhasilan swasembada beras itu memberi Indonesia berbagai penghargaan dunia, salah satunya dari organisasi pangan dunia FAO.
Keberhasilan swasembada beras itu dapat diraih pemerintah Orde Baru melalui kebijakan Revolusi Hijau. Kala itu Suharto memerintahkan agar para petani menggunakan berbagai produk rekayasa pertanian, dan teknologi modern. Penggunaan pupuk pestisida menjadi andalan pemerintah menggenjot produksi beras rakyat.
Namun keberhasilan swasembada itu tidak diikuti kesejahteraan rakyat atau para petani. Para pejabat di berbagai lapisan, seperti lurah, camat, bahkan bupati dalam studi Nico Schulte Nordholt berperilaku arogan dengan kekuasaan mereka.
Nico mengutarakan bahwa norma Orde Baru untuk kebijakan dan implementasinya merupakan pembangunan yang didasarkan partisipasi penduduk sebagai usaha mencapai tujuan berbangsa, yakni menjadikan warga negara Indonesia seutuhnya. Maka dari itu, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan materil maupun imateril rakyat di segala lapisan administrasi, termasuk di desa.
Sayang, praktik dalam masyarakat banyak terjadi penyelewengan. Para kepala desa dan camat memainkan bahasa kekuasaan. Bahkan di antara mereka terdapat konflik kekuasaan. Konflik antar-pejabat negara itu membuat adanya ego sektoral. Ego sektoral ini sebut Nico Nordholt menjadi titik sumbat dinas-dinas pemerintahan pusat menjalankan norma pembangunan Orde Baru.
Pada akhir rezim Orde Baru banyak orang merasakan kepongahan para pejabat. Jalan-jalan raya mereka kuasai dengan sirine. Anak-anak dan istri mereka mendapat jatah haji atas nama jabatan bapak atau suami mereka. Sementara rakyat terus berjuang agar panen mereka dapat menghasilkan di tengah makin rusaknya sawah-sawah mereka karena pemakaian pestisida.
Puncak kepongahan para penjabat Orde Baru adalah seruan Reformasi pada 1998. Reformasi 1998 merupakan puncak perlawanan pada sifat ojo dumeh para pejabat negara mulai dari dusun sampai negara.
Suharto tumbang dengan rezimnya. Namun karakter korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap saja terwariskan sampai hari ini. Entah berapa banyak uang negara ditilap para pejabatnya. Apakah ada rakyat yang mengorupsi uang negara?
Persoalan pemerintah hari ini dan akan datang adalah apatisme rakyat. Rakyat yang mana? Pertanyaan itu mesti dapat dijawab sendiri oleh si penanya. Kita yang mendengar justru meragukan integritasnya sebagai penanya bila ia pun menyebut diri sebagai rakyat.
Rakyat menurut Bung Karno adalah si marhaen. Ia yang cuma memiliki alat produksi cukup untuk kebutuhannya sendiri. Kalau ia petani, ia hanya punya sepetak sawah sekitar seperempat hektare. Kalau ia buruh cuma memiliki tenaga untuk dijual jasanya. Lantas para kaum intelektual itu apakah rakyat?
Bagi Bung Hatta, rakyat adalah orang yang papah dalam roda produksi. Adalah kewajiban para pemimpin dalam berbagai level menolong rakyat papah itu. Siapa para pemimpin menurut Bung Hatta? Secara sederhana pemimpin menurut Bung Hatta adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan.
Oleh karena itu, kaum intelektual adalah pemimpin utama bagi Bung Hatta. Seorang intelektual punya tanggung jawab karena pengetahuan yang ia miliki dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin karena itu mesti memiliki wawasan dan pengetahuan. Tanpa wawasan dan pengetahuan, ia menjelma sebagai penguasa.
Penguasa di mana-mana pasti ingin dilayani. Dalam dunia modern penguasa mestinya melayani. Aktif mensejahterakan rakyat. Tapi bagaimana rakyat akan sejahtera bila pemimpin lebih dulu kenyang daripada yang dipimpin.
Dalam konteks ini kita meneladani Kalifah Umar yang satu kali di hadapan pejabatnya memberi briefing. Kalifah Umar menyampaikan biarlah rakyat dulu yang kenyang, kita para pemimpin kemudian. Tapi bila rakyat lapar, maka kitalah sebagai pemimpin yang pertama kali merasakannya.
Kini para pemimpin kita mestinya malu dengan orang-orang terdahulu. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa, jadi bersilantas angan. Maunya dilayani, bukan melayani. Bila begini apakah bisa rakyat percaya pada pemimpinnya?