Empati yang Hilang dalam Komunikasi Kekuasaan

Dalam demokrasi modern, kekuasaan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan membuat kebijakan, tetapi juga dari cara menjelaskan kebijakan itu kepada publik. Di sinilah komunikasi menemukan makna strategisnya. Namun, yang kerap luput disadari, komunikasi pejabat publik bukan sekadar aktivitas menyampaikan informasi, melainkan tindakan etis yang membawa konsekuensi sosial luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia berkali-kali diwarnai polemik yang bersumber bukan dari substansi kebijakan, melainkan dari cara pejabat menyampaikannya. Pernyataan yang dianggap tidak sensitif, terburu-buru, atau bahkan terkesan meremehkan masyarakat, dengan cepat memicu gelombang reaksi. Dalam hitungan jam, kritik berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Fenomena ini menunjukkan satu hal mendasar, di era keterbukaan informasi, kata-kata memiliki daya rusak sekaligus daya pulih yang sama besarnya dengan kebijakan itu sendiri.

Gagasan tentang ruang publik pernah dirumuskan sebagai arena diskusi rasional, tempat warga dan negara bertukar argumen secara setara. Namun, realitas hari ini jauh lebih kompleks. Media sosial telah mengubah lanskap komunikasi menjadi lebih cepat, lebih terbuka, tetapi juga lebih rentan terhadap emosi dan disinformasi.

Dalam konteks ini, komunikasi pejabat tidak lagi berada dalam ruang yang steril. Setiap pernyataan langsung berhadapan dengan beragam tafsir, bias, bahkan sentimen kolektif masyarakat. Pernyataan yang tidak tepat dapat dengan mudah dipotong, disebarkan, dan dimaknai ulang di luar konteks awalnya.

Akibatnya, komunikasi publik menjadi arena yang penuh risiko. Pejabat tidak hanya dituntut untuk benar secara substansi, tetapi juga tepat secara cara.

Beberapa peristiwa menunjukkan bagaimana satu pernyataan dapat berkembang menjadi polemik luas. Dalam situasi demonstrasi atau ketegangan sosial, misalnya, respons pejabat yang tidak empatik kerap memperkeruh keadaan. Alih-alih meredam, komunikasi yang keliru justru memperkuat rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

Reaksi publik dalam kasus-kasus semacam ini memperlihatkan bahwa masyarakat kini tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga sensitivitas moral pejabat. Kata-kata yang dianggap “tidak pada tempatnya” sering kali dipandang sebagai cerminan sikap kekuasaan yang jauh dari realitas rakyat.

Di titik ini, komunikasi tidak lagi netral. Ia menjadi symbol apakah negara hadir sebagai mitra dialog atau justru sebagai otoritas yang berjarak.

Mengapa persoalan ini terus berulang? Salah satu jawabannya terletak pada cara pandang terhadap komunikasi itu sendiri. Banyak pejabat masih memposisikan komunikasi sebagai instrumen teknis, bukan sebagai praktik etis.

Padahal, dalam tradisi retorika klasik, komunikasi selalu terkait dengan tiga unsur, kredibilitas, rasionalitas, dan empati. Ketiganya harus hadir secara seimbang. Tanpa kredibilitas, pesan kehilangan kepercayaan. Tanpa rasionalitas, pesan kehilangan arah. Tanpa empati, pesan kehilangan makna kemanusiaan.

Dalam praktiknya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kredibilitas terkikis oleh inkonsistensi, rasionalitas tertutup oleh defensifitas, dan empati tergantikan oleh narasi yang kaku. Akibatnya, komunikasi terasa dingin bahkan ketika niatnya baik.

Ada kecenderungan lain yang patut dicermati, yakni ilusi bahwa posisi kekuasaan memberikan legitimasi penuh atas cara berbicara. Seolah-olah, selama pesan datang dari otoritas, ia akan diterima dengan sendirinya.

Namun, dalam masyarakat yang semakin kritis, legitimasi tidak lagi bersumber dari jabatan semata. Ia dibangun melalui kepercayaan, dan kepercayaan tumbuh dari konsistensi serta kepekaan.

Di sinilah letak paradoksnya, semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, semakin besar pula tuntutan etis terhadap cara ia berkomunikasi. Kekuasaan tidak mengurangi kewajiban moral, justru memperbesarnya.

Perkembangan teknologi informasi mempercepat perubahan ini. Media sosial telah menghapus batas antara pejabat dan publik. Tidak ada lagi jarak yang cukup untuk menyaring pesan secara bertahap.

Konsekuensinya, setiap pernyataan berpotensi menjadi viral, sekaligus menjadi bahan penilaian publik secara langsung. Fenomena yang kerap disebut sebagai “pengadilan opini” ini menciptakan tekanan baru bagi pejabat.

Di satu sisi, publik memiliki akses lebih besar untuk mengawasi. Di sisi lain, ruang klarifikasi menjadi semakin sempit. Kesalahan kecil dapat membesar sebelum sempat diluruskan. Situasi ini menuntut kehati-hatian ekstra. Bukan dalam arti menghindari komunikasi, tetapi dalam memastikan bahwa setiap kata telah dipertimbangkan secara matang.

Pada akhirnya, komunikasi pejabat harus dipahami sebagai tindakan sosial yang memengaruhi relasi antara negara dan masyarakat. Ia bukan sekadar proses penyampaian pesan, tetapi bagian dari proses membangun kepercayaan.

Dalam situasi krisis, misalnya, masyarakat tidak hanya menunggu solusi, tetapi juga sikap. Kata-kata yang mengandung empati dapat meredakan ketegangan, sementara kata-kata yang terasa meremehkan dapat memperburuk keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari kejelasan informasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap perasaan dan persepsi publik.

Di tengah keterbukaan informasi, kepercayaan publik menjadi aset yang semakin rapuh sekaligus berharga. Ia tidak dapat dibangun secara instan, tetapi dapat runtuh dalam sekejap.

Komunikasi pejabat memainkan peran penting dalam menjaga atau meruntuhkan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, etika komunikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Publik tidak hanya mengingat apa yang dilakukan oleh pejabat, tetapi juga bagaimana mereka berbicara. Dalam setiap kata, ada cerminan sikap. Dalam setiap pernyataan, ada gambaran tentang bagaimana negara memandang rakyatnya.

Dan di situlah, kualitas kepemimpinan sesungguhnya diuji.