Ketika Mimbar Sakral Berimpit dengan Kepentingan Citra

Ilustrasi AI Generated

Setiap 17 Agustus, Indonesia menggelar panggung bahasa terbesarnya dalam setahun. Dentuman meriam, pembacaan proklamasi, pidato kenegaraan, hingga doa penutup, semua mengklaim berbicara atas nama bangsa, bukan atas nama pemerintahan yang sedang berkuasa. Itulah janji dari apa yang disebut bahasa kenegarawanan, laras tutur yang seharusnya melampaui kepentingan sesaat, menempatkan pembicaranya lebih tinggi dari kepentingan partisan maupun klaim keberhasilan administratif belaka. Tetapi rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tahun ini justru memperlihatkan sebaliknya, janji itu berulang kali tidak terpenuhi karena kebiasaan lama yang sudah mengakar menjadikan sebagian mimbar negara, sesakral apa pun forumnya, turut merangkap fungsi sebagai kanal untuk menonjolkan kinerja pemerintahan yang sedang berkuasa.

Empat tradisi keilmuan biasa dipakai membaca fenomena semacam ini, komunikasi politik, retorika politik, komunikasi kepemimpinan, dan yang paling tua sekaligus paling menuntut, statesmanship, tradisi yang mensyaratkan pembicara mengesampingkan kepentingan kekuasaannya sendiri demi bangsa, sejarah, dan generasi yang belum lahir. Dari titik temu keempatnya lahir empat uji substansi yang semestinya dipenuhi sebuah tuturan sebelum layak disebut bahasa kenegarawanan, transendensi atas kepentingan rezim, kesinambungan historis, kredibilitas antara klaim dan kenyataan, serta kerendahan hati di hadapan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Diuji dengan empat kriteria itu, mimbar-mimbar negara kita pada peringatan kemerdekaan tahun ini terpenuhi baik di dua tempat, tetapi tidak terpenuhi di dua tempat lainnya, dan yang tidak terpenuhi justru menyangkut forum yang paling seharusnya jauh dari kepentingan citra.

Persoalan pertama ada pada uji transendensi. Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Tahunan MPR pekan lalu memang dibuka dengan gestur yang tepat, penegasan kembali sumpah jabatan di hadapan majelis yang sama tempat ia dilantik, mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah kepada institusi, bukan milik pribadi. Tetapi gestur itu cuma pembuka, dan setelahnya pidato bergeser menjadi paparan capaian pemerintahan sendiri, swasembada pangan, pertumbuhan ekspor komoditas, capaian ekonomi, yang disampaikan dari mimbar tertinggi negara seolah-olah sudah final dan tak perlu dipersoalkan lagi. Sulit membaca pergeseran ini semata sebagai kebetulan penulisan naskah, lebih tepat dibaca sebagai kecenderungan untuk menumpangkan kepentingan citra pemerintahan ke atas forum yang seharusnya berbicara atas nama negara yang permanen. Begitu pidato kenegaraan condong menjadi paparan kinerja kabinet, ia mulai menjauh dari fungsinya sebagai bahasa kenegarawanan.

Persoalan kedua, uji kredibilitas, adalah konsekuensi langsung dari yang pertama, dan di sinilah kritik semestinya dilayangkan paling tegas. Klaim swasembada pangan dan keberhasilan ekonomi yang diulang di mimbar MPR itu bukan tanpa bantahan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai narasi tersebut mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak rakyat atas ruang hidupnya, sebuah sanggahan yang datang bukan dari lawan politik, melainkan dari organisasi yang basis kerjanya adalah data lapangan. Ketika mimbar tertinggi negara mengucapkan klaim yang segera dibantah dengan argumen yang cukup kredibel oleh kalangan masyarakat sipil, itu bukan sekadar perbedaan tafsir kebijakan. Kata-kata yang diucapkan di panggung yang mengklaim berbicara atas nama seluruh bangsa, tetapi isinya tidak tahan diuji oleh sebagian dari bangsa itu sendiri, sedang bergerak menjauh dari bahasa kenegarawanan menuju retorika kampanye yang meminjam seremoni negara sebagai panggungnya.

Uji ketiga, kesinambungan historis, dijalankan cukup baik, meski perlu dicatat bahwa bagian ini memang harus dipenuhi. Presiden membacakan naskah proklamasi tanpa tambahan, mengulang kata demi kata teks yang sudah baku sejak 1945, dan menonton cuplikan pidato delapan presiden RI yang disusun tim produksi acara. Ini bagian yang tidak menuntut keberanian menahan diri dari klaim keberhasilan sendiri. Justru karena bagian ini berjalan mulus, kekurangan pada bagian yang menuntut disiplin lebih besar, menahan diri dari swasembada pangan versi sendiri, menahan diri dari statistik kerukunan versi sendiri, semestinya tidak dianggap sekadar kekurangan teknis penulisan naskah.

Dan persoalan yang paling terasa ada pada uji keempat, kerendahan hati, yang tergores dua kali dalam upacara yang sama. Perluasan makna mengheningkan cipta untuk turut mendoakan korban bencana di Nusa Tenggara Timur memang tepat, tetapi kebajikan itu ikut memudar ketika doa penutup, yang dibacakan Menteri Agama, menyelipkan angka indeks kerukunan sosial keagamaan sebagai bukti keberhasilan pemerintahan. Ini sulit dijelaskan semata sebagai kekhilafan spontan seorang pemuka agama di depan kamera, sebab doa kenegaraan lazimnya disusun dan direview sebelum dibacakan. Yang lebih pantas dipertanyakan adalah mengapa forum yang secara adat tak pantas dibantah karena sifatnya sakral justru dipilih untuk memuat klaim yang mungkin tidak akan lolos jika disampaikan di forum yang boleh dikritik. Ini bukan sekadar keliru memilih genre, melainkan pelanggaran batas yang cukup serius antara ruang sakral dan kepentingan yang sepenuhnya duniawi, dan pantas disebut demikian, bukan sekadar dianggap kurang peka bahasa.

Pola ini sebaiknya tidak diperlakukan sebagai insiden yang berdiri sendiri setiap tahun. Ada kecenderungan yang cukup konsisten, begitu ada forum yang secara adat sulit dibantah, pidato kenegaraan yang jarang diinterupsi, doa yang tak pantas disela, di situlah klaim keberhasilan pemerintahan lebih sering diselipkan, mungkin karena di situlah risiko sanggahan langsungnya paling kecil. Sulit sepenuhnya menjelaskan pola berulang ini sebagai ketidaktahuan tim protokol dan tim komunikasi Istana dalam menjaga batas antara register administratif dan register liturgis, lebih masuk akal jika dibaca sebagai kecenderungan memanfaatkan forum yang relatif steril dari kritik untuk pesan yang ingin diamankan dari bantahan.

Bahasa kenegarawanan yang longgar dijaga seperti ini punya ongkos yang tidak kecil bagi demokrasi. Ketika publik mulai mencibir doa kenegaraan sebagai laporan kinerja kementerian, yang tergerus bukan cuma reputasi satu pidato atau satu doa, melainkan kepercayaan pada institusi ritual kenegaraan sebagai forum yang jujur. Sekali warga mulai curiga bahwa kata-kata di mimbar negara, sesakral apa pun konteksnya, kemungkinan besar adalah pesan yang sudah diperhitungkan tim komunikasi, fungsi bahasa kenegarawanan sebagai perekat bangsa lintas kepentingan ikut melemah, dan kepercayaan yang retak lewat forum paling sakral jauh lebih sulit dipulihkan dibanding kepercayaan pada klaim kebijakan biasa yang memang lumrah diperdebatkan.

Delapan puluh satu tahun merdeka semestinya cukup untuk tidak lagi memperlakukan kebiasaan ini sebagai hal remeh yang layak dilupakan begitu tren media sosial berganti. Yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan agar penulis pidato dan penyusun teks doa lebih berhati-hati memilih diksi, melainkan pengakuan terbuka bahwa menumpangkan klaim keberhasilan pemerintahan ke forum-forum sakral kenegaraan adalah praktik retorika yang bermasalah dan merugikan kualitas demokrasi kita, dan karenanya perlu dihentikan, bukan sekadar diperhalus tahun depan dengan naskah yang lebih rapi.

Selama kebiasaan itu dibiarkan, jangan heran jika publik semakin sinis pada setiap forum kenegaraan, sekhidmat apa pun ia tampak di layar televisi. Sinisme itu bukan tanda rakyat tidak menghargai simbol kebangsaan, melainkan tanda rakyat yang mulai kecewa karena simbol kebangsaan itu terlalu sering dipakai untuk kepentingan yang bukan miliknya. Koreksi yang lebih dibutuhkan ada pada mereka yang menyusun naskahnya, bukan pada mereka yang akhirnya berhenti percaya.