Konsep Jakarta-IKN sebagai Kota Kembar: Implikasi bagi Pembangunan Masa Depan

Proyek ambisius pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru, di samping ibu kota Jakarta yang sudah ada, merupakan pergeseran strategis yang ditujukan untuk mengatasi tantangan perkotaan yang mendesak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kedua kota ini dibayangkan sebagai ibu kota kembar dengan peran yang saling melengkapi, Jakarta mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan dan komersial, sementara Nusantara menjadi pusat politik dan administrasi. Kerangka kerja ibu kota ganda ini diharapkan memiliki implikasi yang luas bagi berbagai sektor, khususnya pembangunan ekonomi, serta tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi regional.

Artikel ini membahas potensi manfaat dan tantangan Jakarta dan Nusantara yang berfungsi sebagai kota kembar dan mengevaluasi implikasinya bagi ekonomi, infrastruktur, dan lanskap sosial-politik Indonesia.

Potret Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sumber: shutterstock.

Konsep Kota Kembar: Jakarta dan IKN

Ide menciptakan ibu kota kembar berakar pada kebutuhan Indonesia untuk membebaskan Jakarta dari tekanan perkotaan yang luar biasa, termasuk kemacetan parah, banjir, polusi, dan penurunan tanah. Dengan populasi 12 juta di Jakarta dan 30 juta di wilayah metropolitan yang lebih besar, kota ini menghadapi tekanan yang tidak dapat dikelola pada infrastruktur dan sumber daya alamnya. IKN, yang terletak di Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, menawarkan solusi dengan mendistribusikan kembali fungsi administratif sambil mendorong pembangunan regional di luar Jawa.

Konsep ini diambil dari contoh-contoh seperti model ibu kota ganda Kuala Lumpur-Putrajaya di Malaysia dan São Paulo-Brasilia di Brasil, yang dirancang untuk mendesentralisasikan pemerintahan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bagi Indonesia, strategi kota kembar tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tantangan Jakarta tetapi juga untuk memupuk persatuan nasional dengan mendorong pembangunan di seluruh wilayah yang kurang berkembang.

Implikasi Ekonomi Model Kota Kembar

1. Desentralisasi Aktivitas Ekonomi

Salah satu tujuan ekonomi terpenting dari proyek IKN adalah mendesentralisasikan aktivitas ekonomi dari Jawa, yang menyumbang lebih dari 58% PDB Indonesia dan menampung setengah dari populasi negara ini (Lowy Institute, 2024). Dengan menjadikan IKN sebagai pusat administrasi baru, pemerintah berharap dapat menarik investasi ke Kalimantan Timur dan memacu pertumbuhan di daerah-daerah terbelakang, sehingga menyeimbangkan kembali peluang ekonomi di seluruh nusantara.

Lokasi Nusantara di pusat Indonesia juga menguntungkan secara strategis, menawarkan akses ke rute perdagangan internasional seperti Laut Sulawesi dan Laut Arafura. Sebagai bagian dari tujuan Indonesia yang lebih luas untuk menjadi kekuatan maritim, posisi ibu kota baru dapat mendorong integrasi ekonomi regional, meningkatkan perdagangan dalam Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA), sebuah inisiatif regional yang melibatkan Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

2. Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Swasta

Pembentukan IKN membutuhkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan, untuk menghubungkan kedua kota dan memfasilitasi perdagangan di seluruh negeri. Pemerintah telah berjanji untuk mendanai 20% dari biaya proyek, dengan 80% sisanya diharapkan berasal dari investor swasta. Namun, menarik pembiayaan dari sektor swasta merupakan tantangan, dengan investor mencari kemajuan yang lebih nyata sebelum memberikan modal yang signifikan.

Namun demikian, jika berhasil, pembangunan infrastruktur di sekitar IKN dapat memiliki efek berganda, merangsang pertumbuhan di berbagai sektor seperti pariwisata, real estat, dan logistik. Peningkatan konektivitas antara Jakarta, IKN, dan wilayah lain di Indonesia juga akan mengurangi biaya berbisnis dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Sumber: Shutterstock.

Pertimbangan Lingkungan dan Sosial

1. Keberlanjutan Lingkungan dan Tantangannya

Meskipun IKN dibayangkan sebagai kota hijau dan ramah lingkungan yang didukung oleh energi terbarukan, pembangunannya menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan. Pembangunan ini berlangsung di kawasan hutan hujan, rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orangutan dan bekantan. Proyek ini telah mengakibatkan penggundulan hutan seluas 14.000 hektar, yang memperburuk degradasi lingkungan di kawasan yang telah terdampak oleh pertambangan dan produksi minyak kelapa sawit. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan akan menjadi hal yang penting bagi keberhasilan proyek ini. Untuk mengurangi risiko ini, pemerintah bermaksud menerapkan praktik perencanaan kota yang berkelanjutan, termasuk infrastruktur hijau dan inisiatif netral karbon. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan ini tercapai, diperlukan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang efektif di seluruh proses pembangunan.

2. Dampak Sosial terhadap Komunitas Adat

Perkembangan IKN juga menimbulkan kekhawatiran tentang penggusuran komunitas adat di Kalimantan Timur. Beberapa kelompok lokal, seperti masyarakat Balik, terpaksa pindah untuk memberi jalan bagi ibu kota baru, yang sering kali menerima kompensasi yang tidak memadai. Mengelola dampak sosial ini dan memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari peluang ekonomi yang dihasilkan oleh ibu kota baru akan menjadi penting untuk menjaga kohesi sosial.

Implikasi Tata Kelola dan Administratif

Transisi ke model ibu kota kembar menghadirkan peluang dan tantangan bagi tata kelola Indonesia. Dengan merelokasi fungsi administratif ke IKN, pemerintah berharap dapat mengurangi kemacetan di Jakarta dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, transisi ini akan memerlukan penyesuaian yang signifikan, karena pegawai negeri dan lembaga pemerintah beradaptasi untuk beroperasi dari lokasi baru.

Ada juga kekhawatiran tentang potensi duplikasi dan inefisiensi dalam tata kelola. Memastikan koordinasi yang lancar antara kedua kota akan menjadi penting untuk menjaga administrasi publik yang efektif. Untuk mendorong pegawai negeri sipil pindah ke IKN, pemerintah telah menawarkan insentif keuangan, namun banyak yang masih enggan pindah.

Implikasi Regional dan Strategis

Penetapan IKN sebagai ibu kota administratif Indonesia juga memiliki implikasi regional dan strategis. Dengan merelokasi ibu kota ke lokasi yang lebih sentral, Indonesia bertujuan untuk memperkuat persatuan nasional dan mendorong agenda pembangunan yang lebih inklusif. Pergeseran ini juga dapat meningkatkan pengaruh geopolitik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan memposisikan negara lebih dekat dengan rute maritim utama dan pusat perdagangan regional.

Selain itu, lokasi ibu kota baru yang dekat dengan Malaysia dan Filipina menghadirkan peluang untuk kolaborasi lintas batas di berbagai bidang seperti perdagangan, pariwisata, dan keamanan. Peningkatan kerja sama regional juga dapat membantu mengatasi tantangan bersama, seperti penyelundupan dan pembajakan di laut Sulu dan Sulawesi.

Kesimpulan

Konsep Jakarta dan IKN sebagai kota kembar merupakan visi yang berani dan transformatif untuk masa depan Indonesia. Dengan saling melengkapi, kedua kota tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan perkotaan yang mendesak di Indonesia, mendorong desentralisasi ekonomi, dan meningkatkan integrasi regional. Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan perencanaan yang cermat, investasi yang besar, dan tata kelola yang efektif.

Meskipun proyek ini menjanjikan banyak hal, proyek ini juga menghadirkan tantangan yang cukup besar, termasuk risiko lingkungan, dampak sosial, dan kesulitan dalam menarik investasi swasta. Menyeimbangkan kebutuhan kedua kota akan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang model kota kembar ini. Jika berhasil diimplementasikan, kerangka kerja Jakarta-IKN dapat menjadi model untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan kerja sama regional, yang memposisikan Indonesia sebagai pemain terkemuka di kawasan Indo-Pasifik.