Larangan Ekspor Beras Oleh India Memicu Inflasi dan Krisis Bahan Pangan

India merupakan negara kedua terbesar penghasil beras yang merupakan mayoritas makanan pokok penduduk di banyak negara. Produk beras paling terkenal dari India yaitu beras basmati. Pada tahun 2023, India menyentuh rekor dalam mengekspor beras, yaitu sebesar 21,5 ton. Banyak sekali negara yang bergantung terhadap suplai beras dari India, termasuk Indonesia. Dengan dikeluarkannya larangan ekspor beras non-basmati, terdapat kekhawatiran besar akan kemungkinan krisis bahan pangan. Bahkan telah terjadi panic buying di Amerika Serikat oleh para penduduk berkewarganegaraan India.

Seoranh petani wanita sedang bekerja di Agartala, India. Sumber: REUTERS/Jayanta Dey/Files

Pada 13 Mei tahun lalu, India melakukan penghentian ekspor gandum yang mengejutkan banyak pihak. Hal ini dinilai makin memperburuk krisis dan inflasi bahan pangan, dikarenakan jalur perdagangan ekspor gandum oleh Ukraina telah ditutup Rusia dan konflik ini sudah cukup memperburuk perdagangan komoditas gandum secara internasional.

Banyak yang tidak menyangka bahwa setelah memberlakukan larangan ekspor gandum, India tetap melanjutkannya dengan menyetop ekspor beras. Hal ini tentunya akan memperburuk krisis bahan pangan yang sudah terjadi. Bahkan saat ekspor gandum Ukraina terhenti, terlapor oleh UNCTAD bahwa banyak negara di Afrika yang terdampak dan mengalami krisis kelaparan yang makin parah. Bisa dibayangkan kondisi ini akan semakin parah dengan larangan ekspor beras oleh India dan krisis iklim yang menyebabkan heatwaves di seluruh dunia.

Para petani bekerja di sawah di Gharandua, Provinsi Utara Haryana, India. Sumber: REUTERS/Anushree Fadnavis

Pemberlakuan larangan ekspor beras ini akan mengurangi stok bahan pangan secara global apabila dibiarkan dalam jangka waktu lama. Inflasi harga beras pun tidak bisa dihindari, dikarenakan negara lain pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam tentunya akan menaikkan harga komoditas mereka untuk mengimbangi krisis yang terjadi.

India menyatakan bahwa alasan dibalik penghentian ekspor ini salah satunya dikarenakan musim hujan yang datang terlambat sehingga berpotensi merusak tanaman dan menimbulkan kekhawatiran akan kekurangan produksi. Dikutip dari Reuters, untuk meningkatkan luas tanam padi, India menaikkan harga pembelian padi musim baru dari petani sebesar 7% menjadi 2.183 rupee ($26,63) per 100 kg. Tetapi para pejabat industri khawatir area di bawah padi bisa turun sedikit pada tahun 2023 karena distribusi curah hujan monsun yang tidak menentu. Kedatangan musim hujan yang terlambat menyebabkan defisit hujan yang besar hingga pertengahan Juni. Dan meskipun hujan lebat sejak minggu terakhir bulan Juni telah menghapus kekurangan tersebut, namun telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman.

Pada tanggal 27-28 Juni lalu, WTO telah menyelesaikan review tiga tahunan atas Keputusan Bali Tariff Rate Quota (TRQ) pada pertemuan Komite Pertanian. Hal ini bertujuan untuk meninjau kebijakan pertanian satu sama lain untuk memastikan kepatuhan terhadap disiplin WTO, yang secara aktif terfokus tentang isu ketahanan pangan. Dalam review ini, para anggota WTO menyuarakan kritikannya terhadap langkah-langkah dukungan harga pasar domestik untuk gandum dan beras yang dilakukan oleh India. Para anggota ini berpendapat bahwa informasi yang diperoleh melalui proses peninjauan komite dan konsultasi dengan India pada November 2022 tidak lengkap. Mereka secara khusus menuduh bahwa India memberikan dukungan harga pasar untuk beras dan gandum jauh melebihi apa yang telah dilaporkan ke WTO. Mereka mengatakan tujuan dari kontra-pemberitahuan adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih baik, dengan mempertimbangkan pengaruh signifikan India di pasar biji-bijian global.

Bisa dibilang bahwa larangan ekspor beras yang diberlakukan India akan menyebabkan efek domino bagi negara-negara lain dan menjadi bumerang bagi India sendiri. Krisis bahan pangan akan meluas dan diperburuk dengan perubahan iklim yang menimbulkan heatwaves. Tidak bisa dipungkiri inflasi harga bahan pangan akan memburuk. Bagi India sendiri, keputusan mereka juga akan memicu teguran ataupun gugatan dari negara-negara anggota WTO yang kedepannya akan menyebabkan sanksi yang lebih berat.