Mahasiswa Universitas Riau Demo Tolak Revisi UU KPK

Mahasiswa Universitas Riau (Unri) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Selasa, 24 September 2019. Mereka menuntut Presiden Jokowi menolak revisi RUU KPK dan Pemasyarakatan.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) ambil bagian dari aksi nasional menolak revisi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi RUU Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Aksi tersebut dilakukan oleh ratusan mahasiswa Unri di kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (24/9).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa melakukan orasi dan memblokade Jalan Sudirman, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Mekar Sari yang berada di belakang kantor DPRD Riau.

MAHASISWA Universitas Riau (Unri) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Selasa, 24 September 2019. Mereka menuntut Presiden Jokowi menolak revisi RUU KPK dan Pemasyarakatan.

Aksi serentak secara nasional ini dipimpin langsung Presiden Mahasiswa Unri, Syafrul Ardi. Mereka membawa enam tuntutan kepada anggota DPRD Riau.

"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menolak revisi RUU KPK, cabut izin korporasi lahannya terbakar serta tolak RUU RKUHP," kata Syafrul Ardi, Selasa (24/9).

Berikut enam tuntutan mahasiswa Unri:

1. Mendesak DPRD Riau mencabut izin korporasi yang terbukti membakar lahan.

2. Mendesak DPRD Riau untuk menyampaikan ke DPR RI agar segera mencabut UU KPK dan UU Pemasyarakatan.

3. Menuntut DPRD Riau untuk mendesak pemerintah pusat agar menolak revisi RKUHP.

4. Mendesak DPRD Riau untuk menyampaikan pada pemerintah pusat dan DPR RI untuk menunda pengesahan RUU PKS.

Mahasiswa Universitas Riau (Unri) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Selasa, 24 September 2019. Mereka menuntut Presiden Jokowi menolak revisi RUU KPK dan Pemasyarakatan.

5. Menuntut DPRD Riau mengawasi dan menolak RUU yang tidak pro pada pertanian.

6. Menuntut DPRD Riau mengontrol alih fungsi lahan berdasarkan optimalisasi lahan.