Kampanye Daring tak Efektif, Pengamat: Money Politic Semakin Tinggi di Pilkada

PEMILIH sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 mendatang berpotensi semakin banyak terjadi politik uang (money politic) dilakukan pasangan calon terhadap pemilih.

Di Provinsi Riau, dari sembilan kabupaten dan kota menyelenggarakan Pilkada, hanya di Kota Dumai saja dilakukan kampanye daring sebanyak lima kali.

"Dengan kesulitan kampanye daring, saya khawatir money politic lebih tinggi. Itu pilihan strategis bagi pasangan calon. Makanya Bawaslu harus lebih gesit melihat fenomena ini" ungkap Pengamat Politik Riau, Aidil Haris, Senin (19/10/2020).

Aidil menjelaskan, efektivitas kampanye daring tidak seefektif kampanye langsung menjadi penyebab kampanye di masa pandemi ini tidak menjadi prioritas bagi paslon.

"Bicara efektivitas, kampanye daring memang sangat terbatas. Ini dilemanya. Karena tidak efektif, makanya (paslon) lebih memilih door to door atau pertemuan terbatas. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena tidak efektif," ujar Aidil

Aidil menjelaskan, daerah-daerah di Riau juga masih ada kesulitan akses internet, sehingga menggunakan media daring juga sulit.

"Daerah kita masih ada kesulitan internet. Selain itu biayanya juga timbal balik, kuotanya juga harus dibayarkan karena mereka juga akses internet," jelasnya.

Atas peliknya kampanye daring dan keharusan meminimalisir pertemuan langsung ini, Aidil khawatir justru politik uang menjadi pilihan bagi paslon peserta Pilkada.

"Takutnya ini jadi pilihan bagi paslon, bayar sajalah" tutup Dosen Universitas Muhammadiyah Riau ini.

Laporan: SIGIT EKA YUNANDA